Solopos.com, WONOGIRI — Sejumlah partai politik (parpol) menyampaikan keberatan dengan biaya pengurusan dokumen administrasi persyaratan pengajuan bakal calon legislatif atau bacaleg Wonogiri pada Pemilu Legislatif 2024.
Parpol berharap diberi keringanan atau dispensasi untuk biaya pengurusan dokumen persyaratan tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan ada sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan bacaleg Pemilu Legislatif 2024.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Dokumen itu di antaranya fotokopi ijazah sekolah yang telah dilegalisasi, surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, dan surat keterangan sehat jasmani-rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah.
“Mereka mengeluhkan biaya pengurusan surat keterangan sehat jasmani rohani. Soalnya mereka harus bayar lebih dari Rp500.000,” kata Toto saat ditemui Solopos.com di Kantor KPU Wonogiri, Rabu (19/4/2023).
Toto menjelaskan tahapan pencalonan anggota DPRD Wonogiri meliput pengajuan bacaleg, verifikasi persyaratan administrasi, penyusunan daftar caleg sementara (DCS), dan penetapan daftar caleg tetap (DCT). Pengajuan bacaleg mulai 1 Mei 2023-14 Mei 2023.
Kemudian dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS, hingga penetapan DCT pada 3 November 2023.
Menurut Toto, yang perlu diperhatikan parpol yaitu keterwakilan perempuan sebesar 30% dari daftar caleg yang diajukan parpol. Parpol yang tidak bisa memenuhi proporsi 30% keterwakilan perempuan sebagai caleg otomatis akan gugur, tidak dapat mengikuti Pemilu Legislatif 2024.
“Parpol bisa mengajukan bacaleg sebanyak jumlah kursi di DPRD Wonogiri, yaitu 50 bacaleg,” ujar dia. Toto berpandangan hingga saat ini, antarparpol di Wonogiri cukup guyub rukun.
Parpol Minta Keringanan atau Digratiskan
Mereka mengikuti semua pentahapan pemilu dengan santai, gembira, dan berkomunikasi dengan baik antarpartai. “Mereka mengikuti semua tahapan pemilu cukup enjoy. Tidak senggol-senggolan, bisa guyonan bareng. Itu tidak terjadi di beberapa wilayah di kabupaten/kota di Soloraya,” katanya.
Excecutive Commite (Exco) Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, mengatakan dokumen persyaratan untuk pengajuan bacaleg Wonogiri pada umumnya sama dengan daerah lain. Dia tidak merasa diributkan dengan dokumen persyaratan itu.
Namun dia dan beberapa parpol lain cukup keberatan dengan biaya pengurusan surat keterangan sehat jasmani dan rohani di RSUD Wonogiri senilai Rp595.000/orang.
“Itu cukup memberatkan bagi kami. Kami berharap meski itu sudah ketentuan dan tarif itu sudah sesuai peraturan Bupati, kalau bisa khusus pengurusan bacaleg diberi keringanan atau dispensasi. Ini kan lima tahun sekali, enggak setiap bulan dan tahun,” kata Lasmini saat dihubungi Solopos.com, Rabu.
Lasmini menambahkan Partai Buruh untuk sementara ini berencana mengajukan enam bacaleg DPRD Wonogiri pada Pemilu Legislatif 2024, termasuk dirinya.
Ketua DPD Partai Gerindra Wonogiri, Suryo Suminto, juga mengungkapkan keberatan atas tarif untuk mendapatkan surat keterangan sehat tersebut. Dia meminta agar tarif itu bisa diturunkan sehingga tidak memberatkan bacaleg.
Sementara Ketua DPD Partai Gelora Wonogiri, Sriyadi, meminta pengurusan surat keternangan sehat itu bisa digratiskan bagi bacaleg Wonogiri. Wakil Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, Pitut, menerangkan tarif pengurusan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub).
Hal itu tidak bisa diubah sembarangan, termasuk untuk bacaleg. “Hal itu mengingat ketentuan besaran tarif itu sudah ditetapkan dalam Perbub,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
