Upaya cegah pencemaran limbah laundry dilematis

BANTUL—Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan kian pelik sejak usaha cuci pakaian (laundry) mulai merebak, terutama di Kota Jogja, Sleman, dan Bantul.

Di satu sisi, kandungan deterjen dari limbah laundry yang dibuang langsung ke saluran air hujan jelas mencemari tanah. Namun di sisi lain, pemerintah juga kesulitan jika mengharuskan para pengusaha laundry agar menyediakan tempat pengolahan limbah sendiri.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kebanyakan laundry itu tergolong kelompok usaha ekonomi lemah. Padahal, membuat tempat pengolahan limbah juga butuh biaya besar,” kata Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul, Suwito di kantornya, Senin (12/9) siang.

Suwito menambahkan, tempat usaha laundry di Bantul jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan Kota Jogja dan Sleman. “Kurang dari 50 tempat usaha. Itu pun hanya tersebar di Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan,” terangnya.

Meski demikian, imbuh Suwito, limbah deterjen tetap mencemari tanah hingga radius sekitar 10 meter. Bahkan, bisa meresap hingga ke sumur tanah. Sebab tingginya kandungan kimia menyebabkan tanah tidak bisa menjadi normal dengan sendirinya.

Menurtu dia, dinas yang berwenang seperti PPNS dan Satpol PP sebenarnya bisa mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban berdasar perda yang mengatur perizinan tempat usaha hingga soal pengelolaan sampah dan limbah, meski langkah itu dirasa dilematis.

Pasalnya usaha laundry sudah menjadi mata pencaharian sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun untuk mengadakan proyek percontohan pengolahan limbah mandiri bagi pengusaha laundry, keterbatasan anggaran lagi-lagi menjadi kendala utama.

Adapun Kasubag Program BLH Bantul, Sri Widodo menjelaskan membangun instalasi pengolahan limbah air (IPAL) mandiri bagi tempat usaha laundry cukup mudah. Yakni, dengan membuat lubang di tanah sedalam 1 meter dengan dilapisi ijuk setebal setengah meter. (Harian Jogja/Dinda Leo Listy)