UNIT LAYANAN PENGADAAN: Bentuk ULP, Solo Didampingi B-Trust dan Uni Eropa

SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Kamis (19/4/2012), menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) yang didukung Uni Eropa. Kerja sama itu mencakup pendampingan dalam pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) serta pembentukan lembaga manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

ULP merupakan penyelenggara lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE), di mana meskipun PP No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan setiap daerah harus melaksanaan LPSE maksimal tahun 2015, Pemkot sudah mengawalinya tahun ini. Penandatanganan dilangsungkan di rumah dinas Walikota, Loji Gandrung, antara Walikota Solo, Jokow Widodo dengan Direktur Senior B-Trust, Siswanda H Sumarto.

Dalam sambutannya, Siswanda mengungkapkan program bantuan teknis yang tercakup dalam MoU itu akan berjalan selama 1,5 tahun. Seluruh kegiatan dalam program itu akan didanai oleh Uni Eropa. “Selama sembilan bulan pertama kami akan fokus pada pendampingan ULP. Sembilan bulan selanjutnya baru pada lembaga penanganan pengaduan masyarakat. Pengaduan di sini tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa tapi juga masalah-masalah lain secara umum,” lanjutnya dalam wawancara dengan wartawan.

Siswanda menambahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan urusan yang kritis karena terkait bagaimana membelanjakan uang rakyat secara efektif dan efisien. Pendampingan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan terkait manajemen penanganan pengaduan masyarakat, Siswanda menjelaskan sejauh ini belum ada daerah yang menerapkan. Kalaupun ada belum menyeluruh mulai dari menangkap keluhan/permasalahan, mengkompilasi, memilah-milah, menyalurkan ke lembaga terkait sampai pemberian umpan balik. “Solo bersama Purwakarta dan Tarakan, dalam hal ini diharapkan bisa jadi percontohan,” katanya.

Selain Walikota, sejumlah kepala SKPD juga hadir dalam acara itu. Mengenai tenaga bersertifikat yang dibutuhkan untuk LPSE itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Etty Retnowati memperkirakan cukup. “Saat ini Pemkot memiliki 150-an tenaga LPSE bersertifikat yang tersebar di hampir semua SKPD," jelas Etty.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho