Solopos.com, TOKYO — Jepang pada Selasa (1/3/2022) bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya dalam menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia, termasuk membekukan aset milik para pemimpin dan tiga lembaga keuangan negara itu.
Selain membekukan aset yang dipegang oleh enam pejabat Rusia termasuk Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, Jepang akan membekukan aset bank milik negara Rusia, yakni Promsvyazbank dan Vnesheconombank serta bank sentral negara itu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Jepang juga akan melarang ekspor ke 49 entitas Rusia sebagai bagian dari sanksi, kata pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan.
“Kami telah sepakat tentang perlunya mengambil sanksi yang kuat terhadap Rusia,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Selasa setelah pertemuan daring dengan para pemimpin Barat termasuk Presiden AS Joe Biden.
Baca Juga: Konflik Rusia dan Ukraina Berpotensi Pengaruhi Inflasi Indonesia
Amerika Serikat pada Senin (28/2/2022) memberlakukan sanksi terhadap bank sentral Rusia dan sumber kekayaan lain milik negara itu. Sanksi itu memberikan pukulan telak terhadap ekonomi Rusia dan juga menghukum Moskow atas invasi ke Ukraina.
Pada Senin, Kishida telah mengumumkan rencana Tokyo untuk bergabung dalam memberikan sanksi internasional kepada Rusia, yang termasuk membatasi transaksi dengan bank sentral Rusia.
Rusia memiliki cadangan devisa senilai US$585,3 miliar pada Juni 2021, di mana 5,7 persen di antaranya dalam mata uang yen, menurut data bank sentral negara itu.
Baca Juga: Ungkapan Hati Pengunjuk Rasa Warga Rusia: Maafkan Kami, Ukraina
Sebelumnya, Uni Eropa (EU) juga mengatakan akan memperberat sanksi terhadap Rusia, membidik negara sekutunya, Belarus, dan mendanai pengadaan senjata bagi Ukraina untuk membantu melawan invasi Rusia.
“Untuk pertama kalinya, Uni Eropa akan mendanai pembelian dan pengiriman senjata serta peralatan lain untuk sebuah negara yang sedang digempur,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Minggu (27/2/2022).
EU akan menutup wilayah udara mereka bagi pesawat Rusia, termasuk jet pribadi oligarki Rusia, kata dia.
Blok ekonomi dan politik Eropa itu juga akan melarang jaringan stasiun TV pemerintah Rusia, Russia Today, dan kantor berita Sputnik.
Baca Juga: 10 Berita Terpopuler: Pakde Presiden Jokowi Wafat, Perang di Ukraina
Menurut Von der Leyen, larangan itu bertujuan untuk mencegah Rusia “menyebarkan kebohongan yang membenarkan perang Putin dan menabur perpecahan di Uni (Eropa) kami.”
Rusia menyebut aksinya di Ukraina sebagai “operasi khusus”, yang katanya tidak dirancang untuk menduduki wilayah, namun untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya itu dan untuk menangkap mereka yang dianggap sebagai nasionalis berbahaya.
Terhadap Belarus, EU akan memberlakukan larangan produk impor, mulai dari bahan bakar mineral hingga tembakau, kayu dan balok, semen, besi dan baja.
Langkah ini menambah deretan sanksi terhadap Rusia yang telah diumumkan sebelumnya, seperti di sektor energi dan pengecualian sejumlah bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT yang mendominasi pasar global.
Selain itu, EU juga akan mendanai pembelian dan pengiriman senjata serta peralatan lain ke Ukraina.
“Satu tabu lain dipatahkan. Tabu bahwa Uni Eropa tidak menyediakan senjata dalam perang,” kata kepala kebijakan luar negeri EU Josep Borrell lewat pernyataan sebelum pertemuan para menteri luar negeri EU.
Blok itu berencana menganggarkan 450 juta euro (sekitar Rp7,2 triliun) untuk persenjataan Ukraina, kata seorang sumber di Komisi Eropa kepada Reuters, dan tambahan 50 juta euro (sekitar Rp801 miliar) untuk logistik seperti persediaan medis.
Baca Juga: China Borong 100 Juta Ton Kedelai Pangkal Harga Kedelai Dunia Naik
Di sisi lain, China akan tetap menjalin kerja sama perdagangan dengan Rusia yang terkena sanksi sistem pembayaran antarbank internasional (SWIFT) oleh Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya terkait krisis Ukraina.
“China dan Rusia akan tetap melanjutkan kerja sama perdagangan secara normal dengan semangat saling menghormati dan saling menguntungkan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Senin.
AS bersama Kanada dan beberapa negara Eropa menghapus Rusia dari SWIFT pada Sabtu (26/2).
China menganggap sanksi terhadap sekutunya tersebut ilegal sehingga layak ditentang.
“China menentang sanksi untuk mengatasi masalah, apalagi sanksi unilateral tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional,” ujar Wang.
Menurut dia, sanksi bukan menyelesaikan masalah, justru menciptakan masalah baru. Ia mengingatkan AS agar tidak merusak kepentingan China dan pihak lain dalam mengatasi krisis Ukraina.
“Kami juga meminta agar pihak AS tidak mengganggu kepentingan China dan pihak lain ketika menangani masalah Ukraina dalam kaitannya dengan Rusia,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
