Ungkap Borok Pertamina, Ahok Disindir Politikus PDIP
Basuki Tjahaja Purnama. Jakarta, Indonesia, Senin (17/4/2017). (JIBI/Reuters/Beawiharta)

Solopos.com, JAKARTA — Kalangan DPR menyayangkan sikap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang membeberkan borok Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pertamina kepada publik. Tindakan itu dianggap bisa memperburuk mood kerja jajaran direksi Pertamina dan Kementerian BUMN.

Pengungkapakn borok Pertamina dan Kementerian BUMN itu diduga dilakukan Ahok karena kesal dengan adanya pergantian direksi Pertamina tanpa sepengetahuan dirinya sebagai komisaris utama di Pertamina. Basuki bahkan juga mencurigai bahwa direksi Pertamina melakukan lobi-lobi ke Kementerian BUMN untuk memuluskan pergantian direksi.

Kejutkan Fans dengan Teaser Misterius, CL 2NE1 Comeback Senin!

Menanggapi hal tersebut, Deddy Sitorus selaku anggota Komisi VI DPR tidak mengomentari terkait pergantian direksi diam-diam di Pertamina tanpa izin Ahok, tetapi mengomentari sikap Ahok. Menurutnya, Ahok bisa mengubah mood bekerja para direksi Pertamina.

“Jadi apa yang dilakukan Pak Basuki dengan ribut di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan merusak suasana kerja di Pertamina,” tulis Deddy dalam keterangan resmi, Rabu (16/9/2020).

Tak Paham Posisi?

Deddy bahkan menyindir Ahok gara-gara mengungkap borok Pertamina dan Kementerian BUMN itu. “Kalau beliau paham posisinya, maka masalah yang dia angkat harusnya dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, bukan diumbar kepada publik,” ujarnya.

Bukan hanya menyoroti borok Pertamina, Ahok juga menyarankan agar Kementerian BUMN yang membawahi seluruh perusahaan pelat merah segara dibubarkan dan diganti menjadi holding yang lebih besar.

Kejutan! Kim Han-bin Ikon Kini Direktur Eksekuif IOK Company

Menanggapi hal tersebut, Deddy menilai, pernyataan Basuki tersebut sangat gegabah dan tidak logis. Pasalnya, BUMN di Indonesia tidak sama dengan Singapura, mulai dari landasan filosofis, sejarah kelahiran, tujuan, fungsi, dan kondisi serta sistem politik yang berbeda.

“Jika menyatukan seluruh BUMN dalam sebuah super holding justru berpotensi melahirkan masalah yang sangat besar di kemudian hari, karena kalau seluruh kekayaan negara di BUMN dikelola oleh satu orang saja, hal itu terlalu riskan dan bisa saja menyebabkan kehancuran,” kata Deddy.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Sumber: Bisnis



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom