UNCTAD: AS dan China Negara Terdepan dalam Pemanfaatan Data

Solopos.com, SOLO – Amerika Serikat (AS) dan China disebut sebagai negara terdepan dalam pemanfaatan data. Dua negara itu menyumbang 50% dari pusat data hyperscale dunia.

Selain itu, dua negara tersebut juga disebut memiliki tingkat adopsi 5G tertinggi di dunia. Juga menyumbang 70% peneliti kecerdasan buatan tertinggi di dunia serta 94% startup dengan kecerdasan buatan didanai oleh dua negara tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Data tersebut dipublikasikan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Origanisasi PBB yang menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan tersebut membahas kontribusi AS dan China dalam bagian pembahasan kesenjangan data dan pengaruhnya untuk negara berkembang dan tertinggal.

Baca Juga: Layanan Fiber Optik Baru Sentuh 4 Persen Populasi Pengguna Internet

Laporan UNCTAD itu bertajuk Digital Economy Report 2021, Cross-border data flows and development: For whom the data flow dipublikasikan September 2021. UNCTAD memberi peringatan perlunya mengatasi perbedaan dalam tata kelola data.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, Kamis (4/11/2021), Laporan menyebut konteks global saat ini ditandai dengan pendekatan yang berbeda untuk tata kelola data. Utamanya untuk tiga pemain utama, yakni AS, China dan Uni eropa.

Baca Juga: Google: Password Orang Indonesia Lemah

Di AS, pendekatan fokus pada kontrol sektor swasta. Sementara di China pendekatan kontrol data ada di pemerintah. Beda lagi di Uni Eropa yang lebih mengarah kontrol dilakukan individu berdasarkan hak dan nilai dasar.

Direktur Teknologi dan Logistik UNCTAD, Shamika N. Sirimanne, mengatakan tidak adanya kerangka kerja tata kelola data global menghambat kemampuan negara untuk menuai manfaat dari ekonomi digital. Hal itu juga disebutnya menghalangi kemampuan perlindungan privasi pengguna.

Baca Juga: Mudah! Cara Cek TV Bisa Terima Siaran Digital

“Kami membutuhkan kerangka peraturan baru yang mempertimbangkan dimensi ekonomi dan non-ekonomi, dan itu dapat bekerja untuk negara-negara di berbagai tingkat kesiapan digital,” kata Sirimanne.

Dia mencatat bahwa pendekatan baru akan memungkinkan negara-negara untuk lebih memanfaatkan data sebagai barang publik global, menyepakati hak dan prinsip, mengembangkan standar dan meningkatkan kerja sama internasional.