Mendikbud akan melakuan moratorium UN pada 2017.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017. Muhadjir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui rencana moratorium UN tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Sebelum Jumatan tadi saya dipanggil Presiden. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” tutur Muhadjir di Jakarta, Jumat (25/11/2016), dikutip Solopos.com dari Okezone.
Usulan itu juga telah disampaikan oleh Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (24/11/2016). Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.
Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. “Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah,” kata Muhadjir dikutip Antara.
Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah. “Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK serahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota,” ucap Muhadjir.
Mendikbud juga mengatakan pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan bahwa ada 30% sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut. “Kalau sudah tahu dengan [pemetaan] melalui UN ternyata sekitar 30 persen saja yang bagus, maka kami harus melakukan pembenahan-pembenahan dulu,” kata dia.
Kemendikbud akan membenahi sekitar 70% sekolah agar didongkrak melampaui standar nasional secara bertahap, dimulai dari yang paling di bawah standar. Aspek-aspek yang ditingkatkan dalam pembenahan tersebut antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan lingkungan.
Muhadjir mengatakan biaya pembenahan sekolah yang masih di bawah standar tersebut menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
