Bupati Sragen Agus Fathur Rahman mengintip pelaksanaan UN di SMAN 1 Sragen, Senin (15/4/2013). (JIBI/SOLOPOS/Sri Sumi Handayani)
SRAGEN — Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, menganggap Ujian Nasional (UN) bukan hal istimewa karena rutin dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu dia mengkritik penyelenggaraan UN yang menggunakan pengamanan berlebihan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu Bupati Agus berharap siswa tidak bersikap aneh-aneh, seperti mendatangi dukun demi kelulusan. Hal itu disampaikan Bupati Agus saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMAN 1 Sragen dan SMKN 2 Sragen pada hari pertama pelaksanaan UN, Senin (15/4/2013).
Bupati Agus mengaku prihatin perlakukan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan UN. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan petugas keamanan mengawal dan menjaga soal dan Lembar Jawab UN (LJUN). Tak hanya itu, soal dibuat 20 jenis sehingga tidak ada soal serupa dalam satu kelas.
“Lama-lama UN dikawal tank. Tapi ya sudah. Saya tahu itu demi keamanan karena muncul mafia UN. Lantas soal UN dibuat 20 macam itu bukan kecanggihan tapi ketidakpercayaan kepada guru dan kepala sekolah (kepsek). Sepertinya itu menghina martabat pendidik,” kata Bupati Agus seusai meninjau almamaternya, SMAN 1 Sragen, Senin.
Lebih lanjut Bupati Agus meminta siswa tidak perlu terlalu mengistimewakan UN karena program itu reguler atau rutin dilakukan setiap tahun. Dia juga melarang siswa maupun guru melakukan tindakan aneh, seperti mendatangi dukun supaya lulus UN. Namun Bupati Agus meminta siswa belajar dan berusaha secara maksimal. Setelah itu bersikap pasrah dan ikhlas apapun hasilnya.
“Kalau siswa dan guru berdoa bersama, saya setuju. Tetapi kalau sampai cari dukun, itu aneh. UN itu tidak perlu diistimewakan karena memang hal biasa, rutin tahunan. Jangan pasrah tapi usaha dulu. Kalau enggak lulus harus belajar lagi,” ujar Bupati Agus.
Sementara itu Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengawas Satuan Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unes), Hartono, didampingi Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan dari Unes, Ristina Yudhanti, menjelaskan kebijakan pengawalan petugas keamanan dilakukan sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
Demikian hal jumlah soal dan penggunaan barcode setiap soal dan LJUN. Menurut Hartono kebijakan itu dilakukan supaya hasil UN objektif.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
