UN 11 PROVINSI DITUNDA : DPR: Mendikbud Paling Bertanggung Jawab

Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)

JAKARTA–Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas penundaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA di 11 provinsi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Memang ada faktor keterlambatan soal UN dari pihak percetakan. Tapi Mendikbud adalah penanggung jawab tertinggi atas nama pemerintah dalam penyelenggaraan UN,” kata Pramono ketika dimintai pendapatnya soal penundaan ujian tersebut di Kompleks Parlemen,  Senin (15/4/2013).

Politisi senior PDIP itu menambahkan keterlambatan pembagian soal ujian akibat keterlambatan pengiriman soal dari pihak percetakan.

Menurutnya, UN adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan pemerintah setiap tahun. Oleh sebab itu, pemerintah mestinya siap menjalankan fungsi pengawasan agar kegiatan itu tidak terkendala dan siswa peserta ujian tidak dirugikan.

“Pihak yang paling dirugikan karena tertundanya UN adalah siswa. Penundaan itu akan mempengaruhi mental mereka.”

Secara terpisah sebelumnya, Kemdikbud sudah melakukan tindakan terhadap percetakan yang menyebabkan keterlambatan naskah ujian. Percetakan yang bermasalah tersebut, ujarnya, masuk dalam daftar hitam sehingga tidak bisa lagi mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.

Mendikbud juga menegaskan akan memberikan sanksi tambahan buat percetakan tersebut.

“Untuk sanksi tambahan akan dilihat setelah investigasi. Kalau masuk daftar hitam itu sudah pasti,” kata Nuh saat melakukan inspeksi dadakan di SMA Negeri 26 Jakarta, Senin.

Dia mengakui telah mencium masalah yang dialami oleh percetakan sejak H-10. Untuk itu, dia segera memantau langsung saat H-3 ke lokasi percetakan yang berada di Bogor tersebut. Dari situlah diketahui bahwa pada pangkal masalah terletak pada ketidakberesan pengepakan soal berdasarkan wilayah sasaran, ujarnya.