UMK Tak Pengaruhi Nasib Perangkat Desa

 Harianjogja.com, BANTUL–Diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang baru di Bantul mulai tahun depan dinilai tidak membawa pengaruh bagi perbaikan nasib perangkat desa dan dukuh di Bantul. Pasalnya, kepala desa (kades), perangkat desa dan dukuh saat ini belum semuanya dapat meningkati pendapatan bulanan setara kebutuhan layak hidup yang menjadi dasar penetapan UMK.

Paguyuban Dukuh Pandu Bantul Sulistyo Admojo mengatakan, dari sekitar 933 dukuh di Bantul tidak ada 10% yang sudah mendapatkan penghasilan setara UMK baru sebesar Rp 1,2 juta. Sisanya, pendapatan masih di bawah UMK.

Promosi Bukan Mission Impossible, Garuda!

“Kalau di komulatif tambahan penghasilan ditambah menyewakan jatah tanah lungguh banyak yang belum setara UMK. Kami sudah urai 933 dukuh di Bantul dan lebih banyak yang belum setara UMK dari jabatan dukuh,” kata Sulis kepada Harian Jogja, Kamis (21/11/2013).

Untuk dukuh atau perangkat desa dan kades yang ada di kecamatan strategis seperti Sewon, Bambanglipuro, Jetis, dan Bantul rata-rata sudah setara UMK. Pasalnya lahan pertanian yang digarap cukup mendukung. Sebaliknya di Kecamatan Pajangan, Dlingo, sebagian Pleret, sebagian Imogiri dipastikian belum karena jatah tanah lungguh kurang produktif untuk diandalkan sebagai pendapatan utama. Malah, imbuh Sulis, untuk lahan pertanian yang disewakan per tahun ke PG Madukismo untuk penanaman tebu tetap belum bisa mengejar UMK terbaru.

Sulis mencontohkan dirinya menerima tambahan pendapatan dari Pemkab sekitar Rp500 per bulan sementara tanah garapan seluas 1,25 hektare disewakan PG Madukismo per tahun 10 juta dihitung tetap diakumulasi belum mencapai Rp900.000 per bulan. “Apalagi untuk daerah pinggiran PG Madukismo tidak selalu mau sewa karena kualitas tanahnya tandus. Malah ada yang hanya Rp2 juta per tahun,” kata Sulis.

Ia memandang Pemkab Bantul perlu memikirkan kesejahteraan dukuh, perangkat desa dan kades, salah satunya dengan memberikan tunjangan operasional dukuh agar kesejahteraan lebih dapat dinikmati. Terlebih, pola pemberian penghasilan dukuh melalui tanah lungguh yang tidak sama antar desa dan kecamatan sudah jarang dikerjakan sendiri. Pasalnya, banyak dukuh yang menggarap tanah lungguh namun malah memengaruhui kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau fokus garap tanah lungguh pasti akan ganggu pelayanan masyarakat. Maka banyak yang disewakan dan ini tidak mengejar UMK,” katanya.

Edy Gunawan Kepala Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri mengakui tambahan penghasilan untuk Kades dan perangkat di Bantul masih cukup rendah. Tak heran, banyak kades, perangkat dan dukuh harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain selain bertani dengan kerja sampingan.

“Bisa dibayangkan kalau musim hajatan ada 15 undangan pernikahan. Dan itu sudah biasa menimpa kades dan dukuh. Maka kalau andalkan dari pendapatan dari pemerintah kami tidak bisa hidup,” kata Kades Sriharjo. (Endro Guntoro).