UMK Sragen 2022 Hanya Naik Rp9.929, Lebih Rendah dari Usulan Pemkab

Dewan Pengupahan Sragen mengusulkan UMK 2022 naik Rp10.500 dibandingkan UMK 2021. Namun Gubernur Jateng memutuskan hanya naik Rp9.929.

 Ilustrasi aksi buruh menolak penetapan upah murah atau UMK rendah. (Solopos-Dok.)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi aksi buruh menolak penetapan upah murah atau UMK rendah. (Solopos-Dok.)

Solopos.com, SRAGEN — Upah minimum kabupaten (UMK) Sragen 2022 hanya naik Rp9.929 dari UMK tahun ini. UMK Sragen 2021 senilai Rp1.829.500, sementara tahun depan menjadi Rp1.839.429,56.

PromosiSpekulasi Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Tamat

UMK Sragen 2022 itu ditetapkan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 561/30 Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021. UMK Sragen tersebut lebih tinggi dibandingkan UMK Wonogiri 2022 senilai Rp1.839.043,99.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen, Muh. Yulianto, menyebut meski kenaikan UMK Sragen pada 2022 kurang dari Rp10.000 namun sudah seusai perhitungan berdasarkan formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Yulianto menerangkan dalam pemberian upah, perusahaan berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan minimal inflasi 1,28% dan pertumbuhan ekonomi 0,97%.

Baca Juga: Serikat Buruh: Sulit Penuhi KHL Jika UMK Sragen 2022 Naik 1,09 Persen

“Bagi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK akan dikenai sanksi yang diatur dalam PP No. 36/2021. Sanksi itu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sragen, Suwardi, menyampaikan nilai UMK Sragen yang ditetapkan Gubernur Jateng di bawah kesepakatan antara Apindo, perwakilan buruh, dan Pemkab Sragen, yakni naik Rp10.500. Dalam kenyataannya, UMK Sragen hanya naik Rp9.929. Suwardi mengatakan Apindo tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan Gubernur Jateng.

“Sikap Apindo ya ngikut saja karena itu keputusan Gubernur. [Nilai] aslinya memang ya segitu itu. Kan maksud Dewan Pengupahan itu nilainya dibulatkan. Ya, mungkin Gubernur punya pertimbangan yang lain agar sesuai hasil survei BPS [Badan Pusat Statistik] Sragen. Mungkin biar tidak ada rasa kecemburuan sosial. Yang penting Sragen aman dan kondusif,” ujar Suwardi.

Baca Juga: Omnibus Law Cacat Hukum, Disnaker Sragen Tunggu Arahan Pusat Soal UMK

Dia menerangkan jumlah perusahaan di Sragen itu ada 18 perusahaan. Dia menyatakan upah di belasan perusahaan itu sudah sesuai dengan UMK, bahkan ada perusahaan yang membayar lebih karena ada tunjangan masa kerja.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Jalan TMMD Bisa Pangkas Jarak di Sendangmulyo Wonogiri 8,5 Kilometer

TMMD akan membangun jalan baru berstruktur makadam yang menghubungkan Dusun Kraguman dengan Dusun Sendang.

PTM Terbatas 100 Persen Klaten Dievaluasi

Pemkab Klaten masih mengevaluasi kembali kegiatan PTM terbatas dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19.

Kasus Covid-19 Meningkat, Klaten Kembali Perketat Pendatang

Kasus Covid-19 Klaten meningkat berawal dari para perantau yang berdatangan ke Klaten.

Ada Penyelundupan Narkoba, Tes Urine Warga Binaan Rutan Solo Negatif

Hasil tes urine secara acak terhadap 15 penghuni sel narkoba di Rutan Solo diketahui negatif. Tes urine ini menindaklanjuti penyelundupan jeruk berisi benda diduga sabu-sabu.

Peduli, Polres Klaten Bedah Rumah Warga di Karanganom

Kegiatan bedah rumah itu dilakukan bersama Kodim Klaten, Pemerintah Desa (Pemdes) Kunden, sukarelawan, dan elemen warga lainnya di Karanganom dan sekitarnya.

Pemkot Solo Siapkan 3 Lokasi Darurat bagi Pedagang Pasar Mebel Gilingan

Selama pembangunan sentra IKM, sebanyak 85 pedaagang Pasar Mebel Gilingan, Banjarsari, Solo, akan dipindahkan sementara ke pasar darurat di tiga lokasi.

Keren, Desa Pondok Klaten Ubah TPS Liar Jadi Taman-Fasilitas Olahraga

Pembangunan kawasan taman sekaligus fasilitas olahraga di lahan tanah kas desa seluas kurang lebih 5.000 meter persegi itu menjadi bagian penataan wajah desa di Pondok.

Penyelundupan Barang ke Rutan Solo Masih Terjadi, Terus Apa Solusinya?

Penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Solo masih saja terjadi meski pengamanan dan pemeriksaan sudah sangat ketat.

Menyusut 34,43 Persen, Alokasi Pupuk Subsidi NPK di Wonogiri 6.391 Ton

Alokasi awal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebesar 17.752 ton atau 34,43 persen dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

DPRD Karanganyar Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Tenaga Honorer

Wakil Ketua DPRD Karanganyar meminta pemerintah tidak serta merta menghapus tenaga honorer tanpa memberi solusi bagaimana nasib masa depan mereka.

Angka Kasus Covid-19 Karanganyar Naik Lagi, Jangan Abaikan Prokes

Dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Karanganyar. Warga diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Belum Punya Kartu Tani? Petani Boyolali Bisa Bawa KTP Saat Tebus Pupuk

Penyerapan pupuk bersubsidi tak optimal tersebut lantaran ada kendala yang dihadapi, salah satunya petani Boyolali yang belum memiliki kartu tani.

Tak Ada Proteksi, Pengusaha Bus Lokal Wonogiri Semakin Tergerus

Ada dua proteksi yang diharapkan pengusaha bus AKAP lokal Wonogiri, yakni pemberian izin trayek sesuai faktor muat penumpang atau loadfactor dan pembatasan akses bus AKAP dari luar daerah sampai terminal tipe A.

Nunggak Pajak, Aset Satu Perusahaan di Solo Disita KPP Pratama

KPP Pratama Surakarta menyita aset salah satu perusahaan di Kota Solo yang menunggak pembayaran pajak. Penyitaan diharapkan memberi efek jera.

Coba Terapi Pasien Stroke, Pejabat Sukoharjo Ini Puji Layanan RSIS Yarsis

Efek terapi TMS di RS Yarsis bisa dirasakan oleh pasien secara bertahap, tergantung perkembangan kondisinya.