UMK Naik, Pemkab Karanganyar Minta Jangan Ada PHK Besar-Besaran
Karyawan salah satu pabrik di Gondangrejo, Karanganyar keluar dari pabrik saat jam kerja mereka selesai Selasa (24/11/2020). (Ilustrasi/Solopos/Candra Mantovani)

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar dan manajemen perusahaan terkait dampak dari kenaikan UMK 2021. Hal ini sebagai antisipasi agar tidak ada rasionalisasi atau semacam PHK karyawan besar-besaran di Karanganyar.

Hasil Tes Swab Seluruh Pedagang Pasar Sidoharjo Wonogiri Sudah Keluar, Ini Hasilnya

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi (Disdagnakerkop) dan UKM Karanganyar, Martadi, ketika dihubungi Solopos.com Selasa (24/11/2020). Meskipun beban perusahaan di Karanganyar semakin membesar akibat bertambahnya nilai UMK 2021 di Karanganyar menjadi Rp2.054.040, dia mengimbau agar rasionalisasi jumlah karyawan diminta untuk tidak dilakukan.

“Kami dari Pemkab tentu mengimbau agar jangan sampai terjadi rasionalisasi jumlah karyawan meskipun ada kenaikan UMK 2021. Di kondisi saat ini jangan sampai hal tersebut terjadi. Masih ada harapan di masa depan,” jelas dia.

Martadi berharap, beban biaya produksi yang dirasakan selama pandemi Covid-19 oleh perusahaan bisa segera membaik di tahun depan. Sehingga, keuangan perusahaan bisa pulih kembali.

Mabuk Ciu, 3 Pemuda Danukusuman Solo Nekat Mengeroyok Kurir

PHK Karanganyar

“Kalau kondisi saat ini, sebisa mungkin meyakini kondisi wabah Covid-19 ini bisa membaik sesegera mungkin. Harapan saya tentu lebih baik jangan sampai ada rasionalisasi karyawan karena ada kebijakan UMK yang naik,” tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan, mengaku enggan mengomentari keputusan yang diambil Pemprov Jateng terkait UMK 2021 Karanganyar. Namun, menurutnya, dibandingkan mengajukan penangguhan, hal yang paling memungkinkan untuk menekan pengeluaran perusahaan dengan melakukan rasionalisasi jumlah karyawan.

Boyolali Kembali ke Zona Oranye Covid-19, Protokol Kesehatan di Lingkungan Keluarga Harus Diperhatikan

“Kami memilih tidak berkomentar. Diamnya kami bukan karena menyetujui. Karena kami sudah berjuang kemarin juga. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau penangguhan, mungkin mudah dibicarakan, tapi susah untuk melakukannya. Rasionalisasi sudah dilakukan, dan kemungkinan untuk menekan pengeluaran yang besar kemungkinan dengan rasionalisasi karyawan. Tapi semua bukan keputusan Apindo. Tapi kebijakan mandiri masing-masing karyawan,” ungkap dia.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom