UMK Karanganyar Naik, Serikat Buruh Antisipasi Gelombang PHK
ilustrasi PHK Karanganyar

Solopos.com, KARANGANYAR — Serikat Buruh di Karanganyar menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mengesahkan usulan UMK 2021 menjadi Rp2.054.040. Untuk antisipasi membesarnya rasionalisasi karyawan, serikat buruh berencana untuk berkomunikasi dengan pengusaha.

Satgas Covid-19 di Karanganyar Andalkan Whatsapp untuk Koordinasi

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK), Murjioko, ketika dihubungi Solopos.com Minggu (22/11/2020) malam. Pihaknya mengaku bersyukur dengan keputusan tersebut dan akan terus mengawal hingga terealisasi pada awal 2021.

“Meskipun sedikit meleset karena permohonan awal kami itu kenaikannya 3,27 persen ditambah BPJS Ketenagakerjaan 4 persen. Tapi ini sudah bagus dan kami bersyukur. Intinya akan kami kawal terus nanti,” jelas dia.

Terkait langkah selanjutnya, Murjioko, mengatakan serikat pekerja internal perusahaan diminta untuk berkomunikasi dengan manajemen perusahaan untuk meminimalisasi potensi rasionalisasi karyawan. Sehingga langkah rasionalisasi yang sudah dilakukan perusahaan saat ini tidak semakin besar akibat kenaikan UMK 2021.

Kasus Covid-19 di Karanganyar Tinggi, Satgas Sebut Dinkes Gencar Tes Swab

“Tetap akan ada komunikasi. Tapi di setiap serikat buruh internal. Jangan sampai ini nanti berdampak semakin banyaknya karyawan yang dirumahkan atau di-PHK,” imbuh dia.

Terpisah, Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan, mengaku enggan mengomentari keputusan yang diambil Pemprov Jateng terkait UMK 2021 Karanganyar. Namun, menurutnya, dibandingkan mengajukan penangguhan, hal yang paling memungkinkan untuk menekan pengeluaran perusahaan dengan melakukan rasionalisasi jumlah karyawan.

“Kami memilih tidak berkomentar. Diamnya kami bukan karena menyetujui. Karena kami sudah berjuang kemarin juga. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau penangguhan, mungkin mudah dibicarakan, tapi susah untuk melakukannya. Rasionalisasi sudah dilakukan, dan kemungkinan untuk menekan pengeluaran yang besar kemungkinan dengan rasionalisasi karyawan. Tapi semua bukan keputusan Apindo. Tapi kebijakan mandiri masing-masing karyawan,” tutur dia.

KPU Sukoharjo Siapkan Petugas Khusus untuk Pemilih Positif Covid-19



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom