Tutup Iklan

UMK 2017 : UMK Ponorogo Diusulkan Rp1.425.000/Bulan

 Ilustrasi upah buruh. (JIBI/Harian Jogja/Dok)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi upah buruh. (JIBI/Harian Jogja/Dok)

Pemkab Ponorogo mengusulkan UMK 2017 senilai Rp1.425.000/bulan.

Madiunpos.com, PONOROGO — Pemkab Ponorogo mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2017 senilai Rp1.425.000/bulan atau naik Rp142.000 dibandingkan UMK 2016.

Saat ini, usulan yang telah disepakati antara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ponorogo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo itu telah disampaikan ke Gubernur Jawa Timur.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Ponorogo, Sumani, mengatakan UMK Ponorogo 2016 senilai Rp1.283.000/bulan. Sedangkan UMK 2017 diusulkan Rp1.425.000/bulan.

Dia mengatakan kenaikan UMK 2017 telah ditentukan sesuai Pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam pasal ini disebutkan kenaikan UMK dihitung dari tingkat inflasi nasional produk domestik bruto (PDB).

Penghitungan ini berbeda dibanding penghitungan pada tahun-tahun sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). “Kalau sekarang penentuan UMK kan sudah ada rumusnya, jadi tinggal dihitung. Kalau dulu saat menggunakan KHL, harus ada survei mengenai KHL di lapangan,” ujar dia kepada wartawan, Senin (7/11/2016).

Sumani menuturkan sebenarnya dari perhitungan sesuai dalam PP No. 78, seharusnya UMK Ponorogo 2017 senilai Rp1.388.850/bulan. Namun, saat itu antara SPSI dan Apindo melakukan koordinasi dan menyepakati untuk UMK Ponorogo 2017 senilai Rp1.425.000/bulan.

“Itu antara Apindo dan SPSI telah bermusyawarah mengenai penentuan UMK. Karena dari perhitungan tersebut banyak pecahannya sehingga dibulatkan menjadi Rp1.425.000/bulan,” kata dia.

Hasil kesepakatan itu, Sumani laporkan ke Bupati Ponorogo. Setelah rekomendasi turun, usulan UMK itu dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur.

“Mulai Senin ini ada rapat dewan pengupahan Jawa Timur. Saya kurang tahu sampai kapan penentuan UMK itu,” jelas Sumani.

Lebih lanjut, Sumani menyampaikan saat ini ada 623 perusahaan di Ponorogo baik skala kecil, menengah, dan besar. Setelah UMK 2017 ditetapkan, dia berharap seluruh perusahaan bisa memberikan gaji sesuai UMK tersebut.

Perusahaan yang keberatan dengan penetapan UMK 2017 bisa mengajukan penangguhan. “Setelah keputusan ini ditetapkan, perusahaan diberi waktu 10 hari untuk menyatakan keberatan dan mengajukan penangguhan kepada pemerintah,” kata Sumani.

Berita Terkait

Berita Terkini

Auuuuum...Warga Desa Guguk Tak Berani Lagi Berkebun

Auman harimau yang kerap terdengar membuat warga tak berani berkebun.

Tragis! Istri Dibunuh Suami Gara-Gara Sering Pergi Tanpa Pamit

Sering pergi dari rumah tanpa pamit, seorang istri meninggal dunia dianiaya sang suami.

Kapolri Ingin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN Polri

Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan agar 56 pegawai tak lolos TWK jadi ASN Polri.

Satgas Covid Persilakan Kampus Gelar PTM Terbatas

Pembelajaran tatap muka alias PTM terbatas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh sekolah tingkat dasar hingga atas.

Per Oktober 2021, Aplikasi PeduliLindungi Bisa Diakses Melalui GoTo

Masyarakat bisa mengakses fitur aplikasi PeduliLindungi melalui platform digital lain

9 BUMD Sragen Diguyur Modal Rp25 Miliar Tahun Depan

Dari sembilan BUMD di Sragen, ada tiga BUMD berprestasi secara manajemen dengan mendapatkan penghargaan Top BUMD 2021 Bintang 4.

Realisasi Kegiatan di Grobogan Hingga Agustus Belum Capai Target

Realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan di Kabupaten Grobogan hingga Agustus 2021 belum sesuai target.

Duh..Dituding Bikin Sepi Dagangan, Vaksinasi Covid-19 Dibubarkan Massa

Massa marah karena dagangan mereka sepi dan vaksinasi Covid-19 dianggap sebagai penyebabnya.

Aneh! Anak di Madiun Melahirkan, Keluarga Sebut Dihamili Makhluk Halus

Aparat Polres Madiun menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang disebut melahirkan karena dihamili mahkluk halus.

Desa Sendang Wonogiri Terbaik Nasional, Ini Keunggulannya

Ada tiga hal yang dinilai pada ajang ini, yakni administrasi desa memiliki bobot 20, aktivasi dan akses masyarakat bobot 20, dan inovasi desa terkait pelayanan publik bobot 60.

Kisah Mobil Presiden Jokowi Dorong Mobil Mogok di Wilayah Banjir

Pria ini mengungkap kisah Presiden Joko Widodo pernah dorong mobil mogok saat tengok wilayah banjir.

Jumlah Sambungan Pelanggan Baru PLN di Boyolali Meningkat

Jumlah penyambungan ke pelanggan di Klaten dan Boyolali pada Agustus menyasar sekitar 5.000 pelanggan.

Kejar Herd Immunity, Kapolres Klaten Tinjau Vaksinasi di SMPN 2 Wedi

Peninjauan Kapolres Klaten ke SMPN 2 Wedi guna memastikan vaksinasi di sekolah setempat berlangsung lancar.

Belasan Manusia Silver Dirazia, 3 Jam Operasi Dapat Rp300.000

Kemudahan mendapatkan uang itu menjadikan aktivitas manusia silver itu ada setiap waktu.

BMKG Bakal Gunakan HT Untuk Peringatan Dini Gempa

Terobosan dilakukan BMKG yang bakal meluncurkan sistem informasi gempa berbasis frekuensi radio atau handy talky (HT)

Hebat! Desa Sendang Terbaik Nasional soal Keterbukaan Informasi Publik

Desa Sendang, Wonogiri, menjadi desa terbaik se-Indonesia dalam hal keterbukaan informasi publik desa.