Tutup Iklan

UMK 2017 : Pekan Depan, UMK Jateng 2017 Ditetapkan

 Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Dok.)

SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Dok.)

UMK 2017  untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng awal pekan depan atau Senin (21/11/2016).

Semarangpos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan  menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017 untuk wilayah ini pada awal pekan depan atau Senin (21/11/2017).

Jadwal itu diungkapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, seusai menggelar audensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertranduk) Jateng, Wika Bintang, di ruang kerjanya, Kamis (17/11/2016).

Penetapan UMK untuk wilayah Jateng pada tahun 2017 ini ditetapkan setelah mendapatkan usulan dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Usulan UMK 2017 tertinggi di wilayah Jateng adalah Kabupaten Jepara yang mengusulkan kenaikan UMK mencapai 18%, sementara terendah di Kabupaten Banjarnegara dengan kenaikan 8,25%.

Ganjar mengatakan Pemprov Jateng saat ini segera memfasilitasi buruh dan pengusaha dalam proses penyusunan struktur dan skala upah. Ia menilai penyusunan itu penting mengingat selama ini pengusaha seringkali menjadi UMK sebagai dasar membayar upah pegawai.

“Rencana saya kalau bisa Jateng nyonthoni. Kita buat struktur dan skala upah sendiri, karena rata-rata kasihan. UMK itu kan sama pengusaha dijadikan dasar terus. Padahal yang di atas setahun lebih, harus ada strukturnya,” jelas Ganjar seperti dilansir situs Pemprov Jateng, Kamis (17/11/2016).

Ganjar menyatakan sudah berkonsultasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dakhiri, dua pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengaku untuk segera dibuatkan pedoman berupa peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) agar penyusunan struktur dan skala upah bisa segera dijalankan.

“Saya sudah konsultasi dengan Menakertrans. Ini saya keluarkan UMP dulu, kemudian UMK, tapi Pak tolong dong buatkan segera pedoman struktur dan skala upah. Apakah PP atau Permen sehingga bisa jalan,” beber Ganjar.

Ganjar sebenarnya berharap, penyusunan struktur dan skala upah bisa dibicarakan antara pengusaha dan buruh saja. Sehingga, jika terjadi kesepakatan tingal dijalankan. Namun, apabila dalam pembahasan terjadi kemacetan, pemerintah bisa turut campur.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Berita Terkait

Berita Terkini

Auuuuum...Warga Desa Guguk Tak Berani Lagi Berkebun

Auman harimau yang kerap terdengar membuat warga tak berani berkebun.

Tragis! Istri Dibunuh Suami Gara-Gara Sering Pergi Tanpa Pamit

Sering pergi dari rumah tanpa pamit, seorang istri meninggal dunia dianiaya sang suami.

Kapolri Ingin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN Polri

Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan agar 56 pegawai tak lolos TWK jadi ASN Polri.

Satgas Covid Persilakan Kampus Gelar PTM Terbatas

Pembelajaran tatap muka alias PTM terbatas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh sekolah tingkat dasar hingga atas.

Per Oktober 2021, Aplikasi PeduliLindungi Bisa Diakses Melalui GoTo

Masyarakat bisa mengakses fitur aplikasi PeduliLindungi melalui platform digital lain

9 BUMD Sragen Diguyur Modal Rp25 Miliar Tahun Depan

Dari sembilan BUMD di Sragen, ada tiga BUMD berprestasi secara manajemen dengan mendapatkan penghargaan Top BUMD 2021 Bintang 4.

Realisasi Kegiatan di Grobogan Hingga Agustus Belum Capai Target

Realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan di Kabupaten Grobogan hingga Agustus 2021 belum sesuai target.

Duh..Dituding Bikin Sepi Dagangan, Vaksinasi Covid-19 Dibubarkan Massa

Massa marah karena dagangan mereka sepi dan vaksinasi Covid-19 dianggap sebagai penyebabnya.

Aneh! Anak di Madiun Melahirkan, Keluarga Sebut Dihamili Makhluk Halus

Aparat Polres Madiun menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang disebut melahirkan karena dihamili mahkluk halus.

Desa Sendang Wonogiri Terbaik Nasional, Ini Keunggulannya

Ada tiga hal yang dinilai pada ajang ini, yakni administrasi desa memiliki bobot 20, aktivasi dan akses masyarakat bobot 20, dan inovasi desa terkait pelayanan publik bobot 60.

Kisah Mobil Presiden Jokowi Dorong Mobil Mogok di Wilayah Banjir

Pria ini mengungkap kisah Presiden Joko Widodo pernah dorong mobil mogok saat tengok wilayah banjir.

Jumlah Sambungan Pelanggan Baru PLN di Boyolali Meningkat

Jumlah penyambungan ke pelanggan di Klaten dan Boyolali pada Agustus menyasar sekitar 5.000 pelanggan.

Kejar Herd Immunity, Kapolres Klaten Tinjau Vaksinasi di SMPN 2 Wedi

Peninjauan Kapolres Klaten ke SMPN 2 Wedi guna memastikan vaksinasi di sekolah setempat berlangsung lancar.

Belasan Manusia Silver Dirazia, 3 Jam Operasi Dapat Rp300.000

Kemudahan mendapatkan uang itu menjadikan aktivitas manusia silver itu ada setiap waktu.

BMKG Bakal Gunakan HT Untuk Peringatan Dini Gempa

Terobosan dilakukan BMKG yang bakal meluncurkan sistem informasi gempa berbasis frekuensi radio atau handy talky (HT)

Hebat! Desa Sendang Terbaik Nasional soal Keterbukaan Informasi Publik

Desa Sendang, Wonogiri, menjadi desa terbaik se-Indonesia dalam hal keterbukaan informasi publik desa.