Tutup Iklan

UMK 2017 : Apindo Minta Pemprov Tak Intervensi Skala Upah

 Ilustrasi uang tunai rupiah. (JIBI/Solopos/Dok.)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (JIBI/Solopos/Dok.)

UMK 2017 segera ditetapkan Pemprov Jateng, Apindo mewanti-wanti agar tak ada intervensi dalam menentuan besaran upah minimum tersebut.

Semarangpos.com, SEMARANG — Menjelang penetapan besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2017, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah provinsi ini tidak terlalu mengintervensi besaran skala upah tersebut karena pengusaha mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

“Masing-masing pengusaha punya ketentuan sendiri berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya berdasarkan kemampuan, produktivitas, dan prestasi pekerja,” kata Ketua Apindo Jateng Frans Kongi di Semarang, Kamis (20/10/2016).

Ia mengungkapkan banyak pihak yang keliru mengenai skala upah karena hanya terkait dengan masa kerja. Menurut dia, pekerja yang sudah bekerja selama tiga tahun, belum tentu lebih produktif dari yang dua tahun. “Di dunia industri, yang dinilai adalah tingkat produktivitasnya, bukan masa kerjanya,” ujarnya.

Kendati demikian, Frans menyebutkan bahwa lamanya masa kerja bukan berarti tidak diperhitungkan. “Faktor masa kerja tetap menjadi perhitungan, hanya saja porsinya tidak terlalu besar, begitu juga dengan tingkat pendidikan tetap menjadi pertimbangan besaran upah,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jateng Wika Bintang mengatakan, formulasi penentuan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah pada 2017, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan digunakannya PP No. 78/2015 untuk penentuan UMK, maka tiap perusahaan diwajibkan menetapkan struktur skala upah paling lambat akhir Oktober 2017.

“Struktur skala upah artinya, pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun gunakan UMK yang ditetapkan gubernur, kemudian yang masa kerja di atas setahun ada level-levelnya, dua tahun berapa, tiga tahun berapa,” ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Berita Terkait

Berita Terkini

4 Tanda Anda Tidak Bahagia Dilihat dari Sisi Psikologis

Seringkali kita mengartikan orang yang jarang tersenyum sebagai tanda tidak bahagia.

Massa Penolak Vaksinasi Merusak Posko dan Vaksin

Aksi penolak vaksinasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya membuat kerusakan cukup parah.

Auuuuum...Warga Desa Guguk Tak Berani Lagi Berkebun

Auman harimau yang kerap terdengar membuat warga tak berani berkebun.

Tragis! Istri Dibunuh Suami Gara-Gara Sering Pergi Tanpa Pamit

Sering pergi dari rumah tanpa pamit, seorang istri meninggal dunia dianiaya sang suami.

Kapolri Ingin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN Polri

Kapolri mengaku Jokowi mengabulkan permintaan agar 56 pegawai tak lolos TWK jadi ASN Polri.

Satgas Covid Persilakan Kampus Gelar PTM Terbatas

Pembelajaran tatap muka alias PTM terbatas diharapkan tidak hanya dilakukan oleh sekolah tingkat dasar hingga atas.

Per Oktober 2021, Aplikasi PeduliLindungi Bisa Diakses Melalui GoTo

Masyarakat bisa mengakses fitur aplikasi PeduliLindungi melalui platform digital lain

9 BUMD Sragen Diguyur Modal Rp25 Miliar Tahun Depan

Dari sembilan BUMD di Sragen, ada tiga BUMD berprestasi secara manajemen dengan mendapatkan penghargaan Top BUMD 2021 Bintang 4.

Realisasi Kegiatan di Grobogan Hingga Agustus Belum Capai Target

Realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan di Kabupaten Grobogan hingga Agustus 2021 belum sesuai target.

Duh..Dituding Bikin Sepi Dagangan, Vaksinasi Covid-19 Dibubarkan Massa

Massa marah karena dagangan mereka sepi dan vaksinasi Covid-19 dianggap sebagai penyebabnya.

Aneh! Anak di Madiun Melahirkan, Keluarga Sebut Dihamili Makhluk Halus

Aparat Polres Madiun menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang disebut melahirkan karena dihamili mahkluk halus.

Desa Sendang Wonogiri Terbaik Nasional, Ini Keunggulannya

Ada tiga hal yang dinilai pada ajang ini, yakni administrasi desa memiliki bobot 20, aktivasi dan akses masyarakat bobot 20, dan inovasi desa terkait pelayanan publik bobot 60.

Kisah Mobil Presiden Jokowi Dorong Mobil Mogok di Wilayah Banjir

Pria ini mengungkap kisah Presiden Joko Widodo pernah dorong mobil mogok saat tengok wilayah banjir.

Jumlah Sambungan Pelanggan Baru PLN di Boyolali Meningkat

Jumlah penyambungan ke pelanggan di Klaten dan Boyolali pada Agustus menyasar sekitar 5.000 pelanggan.