Solopos.com, KARANGANYAR–Pembahasan UMK di Karanganyar alot. Pembahasan upah minimun kabupaten (UMK) di Karanganyar yang menghadirkan pemerintahan setempat, perwakilan buruh dan perwakilan pengusaha masih belum ada titik temu.
Pasalnya, masing-masing perwakilan justru menyodorkan angka sendiri untuk dijadikan patokan penetapan UMK tahun mendatang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Diharapkan, perumusan UMK di Bumi Intanpari dapat rampung, Kamis (2/10/2014) siang besok.
Selanjutnya, Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengusulkan UMK Bumi Intanpari ke Gubernur Jateng di waktu mendatang.
Berdasarkan pantauan Solopos.com di lapangan, pembahasan UMK yang digelar di ruang Garuda I kompleks Setda Karanganyar, Rabu (1/10) pagi dihadiri Bupati Karanganyar, Juliyatmono; Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo; Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Sumarno; Ketua Pengupahan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Karanganyar, Tri Hatsurono; perwakilan buruh dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar.
Dalam pembahasan tersebut diketahui perwakilan buruh menghendaki besarnya UMK Karanganyar bisa mencapai angka Rp1.262.374.
Sedangkan, Apindo menginginkan besarnya UMK Karanganyar senilai Rp1.170.449. Sementara, Juliyatmono yang mewakili pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar memilih jalan tengah.
Hasilnya, UMK Karanganyar mestinya bisa mencapai angka Rp1.202.151. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan UMK tahun 2014 yang hanya mencapai Rp1.060.000.
Jawaban Pengusaha
“Dengan angka hasil win-win solution itu [Rp1.202.151], perwakilan buruh sudah menyetujui. Untuk perwakilan pengusaha (Apindo) masih akan memberikan jawabannya besok siang [hari ini]. Soalnya, mereka yang hadir di sini hanya perwakilan pengusaha. Sehingga, mereka harus menyampaikan angka win-win solution itu ke pengusaha. Saya yakin, besok sudah rampung semuanya,” kata Juliyatmono saat ditemui wartawan seusai pembahasan UMK di Setda Karanganyar.
Ketua Pengupahan SPN Karanganyar, Tri Hatsurono, mengaku besarnya angka yang disodorkan para buruh saat pembahasan bersama bupati dan pengusaha sangat realistis. Pasalnya, Bumi Intanpari termasuk daerah yang sangat sejahtera di kawasan Soloraya dan daerah lainnya di Jateng.
“Angka yang kami munculkan itu tidak muluk-muluk [ngayawara]. Semuanya berdasarkan hasil pengkajian tim survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” kata Tri.
Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), Samsuri, mengakui pihaknya sebenarnya tak begitu puas dengan angka win-win solution yang diusulkan bupati. Kendati seperti itu, pihaknya berharap perwakilan pengusaha bisa menerima usulan bupati.
“Kami berharap, pengusaha juga menyetujui angka dari pak bupati itu. Kalau tidak setuju bahkan mengurangi angkanya, kami juga akan kembali ke angka awal, yakni Rp1.262.374,” kata Samsuri.
Sementara, perwakilan Apindo, Joko Mulyanto, Agus Temon dan Roni langsung meninggalkan kompleks Setda Karanganyar begitu acara pembahasan UMK berakhir siang hari.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
