SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/JIBI/Solopos)

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/JIBI/Solopos)

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy), meminta waktu untuk mempertimbangkan besaran angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Pihaknya berencana melakukan survei prediksi angka KHL hingga Desember.

Sebelumnya, masih ada perdebatan antara pengusaha dan buruh. Kalangan serikat buruh mengusulkan angka KHL senilai Rp1.282.620 sementara dari kalangan pengusaha mengusulkan KHL Rp1.023.000.

Ekspedisi Mudik 2024

“Saya minta waktu supaya ada survei prediksi sampai dengan akhir Desember berapa. Ini untuk mempertimbangkan nilai KHL. saya minta waktu tiga sampai lima hari,” jelas Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy), saat ditemui wartawan di Balai Kota, Sabtu (28/9/2013).

Disampaikannya, KHL di Kota Bengawan tak bisa dibandingkan dengan daerah lain seperti Sukoharjo dan Karanganyar. Pasalnya, Solo bukan kota industri, melainkan kota jasa. Pihaknya juga mengatakan KHL di Sukoharjo dan Karanganyar lebih tinggi lantaran harga beras di dua daerah itu lebih mahal dibandingkan di Kota Solo.

“Pemkot berkewajiban bagaimana menutup supaya KHL itu sesuai dengan keinginan. Bisa dilakukan dengan memasukkan para buruh dalam program Raskinda, PKMS dan BPMKS. Makanya, saya juga meminta buruh di Solo itu berapa nanti saya buatkan pertimbangan,” jelas dia.

Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo, Wahyu Rahadi, menyatakan pihaknya mempersilakan Wali Kota melakukan kajian terhadap nilai KHL yang sudah masuk baik dari Dewan Pengupahan, KPSI ataupun pihak pengusaha.

“Kami menunggu keputusan wali kota. Setelah ada keputusan, baru kami bisa menentukan sikap. Kami memberi ruang kepada wali kota untuk menelaah angka-angka yang sudah masuk,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Wahyu Haryanto, menyampaikan dari hasil pertemuan antara Apindo dengan para pelaku usaha mengusulkan agar Upah Minimum Kota (UMK) Solo 2014 berada di kisaran angka KHL Rp1.000.000 per bulan.

Usulan tersebut didasari pertimbangan kondisi dunia industri selama 2013 mengalami beberapa pukulan beruntun yang membuat perusahaan di Solo mengalami pengurangan laba tidak sesuai target.

“Dimulai dari terjadinya gejolak ekonomi secara global yang menjadikan pasar menjadi menurun. Keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Terjadinya kenaikan harga BBM. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar,” jelasnya.

Selain itu, kenaikan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate menjadi 7,25% yang berimbas pada naiknya suku bunga pinjaman bank.

“Ekonomi 2013 tidak direspons positif oleh pasar, ada kecenderungan menurun. Ini terlihat sampai Agustus ini ekspor Solo turun drastis baik kuantitas maupun nilainya,” katanya.

Pertimbangan usulan nilai UMK dari pengusaha tersebut, lanjutnya, juga didasari lantaran 2014 Indonesia memasuki tahun politik.

“Biasanya, kalau seperti ini pengusaha pilih wait and see, siapa yang akan duduk sebagai DPR dan Presiden serta kebijakan nanti akan seperti apa,” urainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya