UGM Akan Membuat Tim Untuk Usut Tunjangan Kinerja

Langkah ini diambil menyusul munculnya massa aksi sekaligus audiensi dari Forum Tenaga Kependidikan UGM.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Harianjogja.com, SLEMAN-Universitas Gadjah Mada (UGM) akan membentuk tim, untuk mengusut tidak terbayarkannya tunjangan kinerja (tukin) selama sekitar satu setengah tahun, milik tenaga kependidikan UGM.

Langkah ini diambil menyusul munculnya massa aksi sekaligus audiensi dari Forum Tenaga Kependidikan UGM. Yang menuntut pembayaran tukin, di Balairung, Gedung Pusat UGM, pada Rabu (2/3/2016) sore.

Ketua Korps Pegawai Gadjah Mada (Korpagama), Prof.Koentjoro menilai salah apabila massa aksi menuntut pembayaran tukin ke universitas. Persoalan tersebut menjadi ranah Kementerian Riser Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Ia juga menambahkan bahwa, rektorat sudah berusaha memperjuangan Tukin, yang belum bisa berada di tangan tenaga kependidikan selama satu setengah tahun tersebut. Sehingga tim yang dibentuk ini nantinya akan mempertanyakan kepada Kemenristek Dikti, penyebab tidak turunnya Tukin.

“Ini hasil mediasinya, kami akan berjuang ke Jakarta,” ucapnya.

Ia mengaku mengetahui kalau tukin merupakan hak pegawai dan harus diambil. Dengan alasan itulah menurutnya pihak kampus akan ikut melakukan pendampingan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015, tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, terbagi dalam 17 kelas jabatan. Tenaga kependidikan di UGM rata-rata memiliki kelas jabatan 1 hingga 4. Adapun besaran Tukinnya, Kelas Jabatan 1 (Rp.1.563.000), Kelas Jabatan 2 (Rp.1.645.000), Kelas Jabatan 3 (Rp.1.727.000), dan Kelas Jabatan 4 (Rp.1.814.000).

Sekretaris Eksekutif UGM Gugup Ismono menjelaskan, dengan membentuk tim, perjuangan pegawai bersama kampus bisa lebih terstruktur.

“Kita harus bersatu untuk merealisasikannya,” tutur Gugup.

Sementara itu dari pihak massa aksi, yakni Koordinator aksi Forum Tenaga Kependidikan UGM Sumarwanto mengatakan, sejauh tukin belum terbayarkan, pihaknya pernah membahas persoalan tukin bersama Korps Pegawai Gadjah Mada (Korpagama). Selain itu, lanjutnya, Tukin juga pernah disinggung di salah satu Rapat Kerja Universitas (RKU).

“Tukin adalah hak tenaga bukan pendidik, tapi tukin bagi kami tidak kunjung ada kejelasan. Jika tidak dibayar, kami akan membawa massa lebih besar, termasuk mahasiswa yang akan ikut memberikan dukungan,” ungkapnya.