Sragen (Espos)–Sedikitnya 50 orang anggota organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Organisasi Sragen (Forkos) meng-geruduk Gedung DPRD Sragen, Rabu (11/11) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kedatangan puluhan orang itu untuk menuntut ditariknya penjualan tiket kejuaraan pacuan kuda Gubernur Cup III di sekolah-sekolah se-Kabupaten Sragen, lantaran penjualan tiket pacuan kuda tersebut dinilai tidak relevan dengan dunia pendidikan. Bahkan Forkos mendesak kepada Dewan untuk membatalkan kegiatan pacuan kuda itu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Aksi unjuk rasa yang dipimpin koordinator aksi Jamaludin Hidayat sempat menggelar kain putih dan meminta anggota Dewan untuk membubuhkan tandatangan tentang komitmen tidak melakukan korupsi. Setidaknya ada sembilan anggota Dewan yang menuliskan nama terang dan tanda tangan. Kendati massa sudah memadati gedung DPRD, tidak ada satu pun anggota Dewan yang menemuinya, karena ada rapat anggaran perubahan.
Wakil Ketua DPRD Sragen Joko Saptono sebelum memasuki ruang rapat sempat menyatakan, Pimpinan Dewan (Pimwan) belum bisa menerima Forkos, karena masih ada rapat pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS). “Kami baru bisa menerima Forkos setelah rapat anggaran,” ujarnya.
Koordinator Aksi Forkos, Jamaludin Hidayat mengungkapkan, kedatangan massa Forkos ke Dewan ini untuk mendesak DPRD agar mengubah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tentang penyelenggaraan kejuaraan pacuan kuda yang dinilai meresahkan masyarakat, terutama adanya indikasi pemaksaan pembelian tiket pacuan kuda senilai Rp 2.000/orang. Menurut dia, indikasi pemaksaan pembelian tiket itu juga diberikan kepada perangkat desa sampai di tingkat RT, bahwa masing-maisng RT dibebani untuk menjualkan tiket sebanyak 100 lembar.
trh
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
