Tuntut Hukuman Mati ke Heru Hidayat, Hakim: Jaksa Lampaui Kewenangan

Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena ia telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

 Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat berjalan saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2020). (Antara-Risyal Hidayat)

SOLOPOS.COM - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat berjalan saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2020). (Antara-Risyal Hidayat)

Solopos.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri melampaui kewenangan karena menuntut vonis mati terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

“Bahwa sejak semula penuntut umum tidak pernah mendakwa terdakwa Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor akan tapi majelis hanya membuktikan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata hakim anggota Ali Muhtarom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (18/1/2022) malam.

PromosiMengenal S.G. Alan Thomas, Atlet Serba Bisa yang Prakarsai Piala Thomas

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun.

Baca Juga: Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

“Surat dakwaan sebagai batasan dan rujukan dalam pembuktian dan penjatuhan putusan dalam tindak pidana. Sesuai Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyatakan musyawarah hakim harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang. Dengan adanya kata ‘harus’ maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang,” tambah hakim Ali seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Menurut hakim, surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa di persidangan bagi pihak-pihak.

“Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan, bagi terdakwa dan penasihat hukumnya dapat mempunyai kesempatan mempersiapkan diri guna membela diri, dan untuk majelis hakim untuk berjalan dalam koridor hukum yang tetap dalam rambu-rambu hukum,” ungkap hakim Ali.

Baca Juga: Dituntut Mati Terkait Kasus Asabri, Nasib Heru Hidayat Ditentukan Besok 

Dalam perkara ini, menurut majelis hakim, Heru Hidayat didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan pertama subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang subsider Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ancaman perampasan kemerdekaan dalam Pasal 2 ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup dan berdasar ketentuan Pasal 67 KUHP jika orang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain atau pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim,” tambah hakim Ali.

Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”

Baca Juga: Jejak Heru Hidayat, Bos Ikan Arwana yang Rontokkan Jiwasraya dan Asabri

“Meski berdasar pertimbangan majelis hakim, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kesatu dan kedua primer tapi undang-undang secara imperatif menentukan jika seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagaimana Pasal 67 KUHP maka menurut majelis hakim ketentuan tersebut mutlak harus dipedomani,” tegas hakim Ali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis hakim, meski Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena Heru Hidayat telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

“Karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan tidak dilakukan penahanan maka tidak diperlukan perintah penahanan terhadap terdakwa,” ungkap hakim Ali.

Heru Hidayat sendiri telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara senilai Rp16,807 triliun berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Oktober 2020 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap perkara tersebut, JPU dan Heru Hidayat menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Sumber: Antara

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Riset Belanda Ungkap Tiga dari 10 Situs Jawa Kuno di Boyolali Hilang

+ PLUS Riset Belanda Ungkap Tiga dari 10 Situs Jawa Kuno di Boyolali Hilang

Masa Jawa Kuno meninggalkan sejumlah peradaban di Kota Susu Boyolali, di mana berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Leiden Belanda dalam riset disertasinya pada 2009, mengungkap tiga dari 10 situs dinyatakan hilang.

Berita Terkini

Tiga Kota Ini Besok Cuacanya Panas, Mana Saja?

Banda Aceh, Surabaya dan Jakarta Pusat memiliki suhu maksimal 34 derajat Celcius.

Rayakan HUT Ke-65, Ini Bukti Astra Dukung Pendidikan Berkualitas

Selama 65 tahun berkarya, Astra telah membina lebih dari 21.000 sekolah, di antaranya merupakan 3.320 SMK, penyerahan 276.000 paket beasiswa.

Kuliah Umum di UNS, Menteri Bahlil Kisahkan Orang Tuanya Buruh & Tukang Cuci

Di hadapan 600-an mahasiswa UNS yang hadir secara luring, Bahlil Lahadalila mengatakan ada dua jenis pengusaha berdasarkan kondisinya, yakni pengusaha by nasab dan by nasib.

India Dihantam Gelombang Panas 49,2 Derajat Celcius

Gelombang panas itu merupakan yang kelima di Kota Delhi, India sejak Maret 2022.

Pakar Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir Maksimal Awal 2023

Akhir krisis kesehatan pandemi Covid-19 akan terjadi jika sepertiga negara di dunia telah masuk dalam kategori terkendali atau endemi.

Isu Strategis Penentu Kelancaran Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras menyelesaikan lima isu strategis yang akan menjamin kelancaran pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

Legawa Ditolak Singapura, UAS Masih Sisakan Kekecewaan Ini

Namun Abdul Somad masih menyisakan rasa kecewa lantaran perlakuan petugas Imigrasi Singapura dinilainya tidak manusiawi.

Jokowi Pernah Bilang Buka Masker 6 Bulan Lagi, Kenapa Mulai Hari Ini?

Saat meninjau proyek Sirkuit Formula E di Ancol Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan tidak perlu tergesa-gesa dalam membuka masker, kira-kira enam bulan lagi.

Sumuk! Ini Penyebab Cuaca Panas Sepanjang Mei 2022

Inilah penyebab suhu udara di Indonesia terasa panas sepanjang Mei 2022.

Bangun Bendungan Raksasa, China Dituding Rusak Hutan Filipina

Proyek bendungan di Filipina yang dibiayai China dianggap telah merusak alam Pegunungan Sierra Madre yang merupakan hutan terbesar di negara tersebut.

1.432 Mahasiswa Kuliah di ITS PKU Muhammadiyah Solo, dari 29 Provinsi Hlo

Saat ini ITS PKU Muhammadiyah Solo telah memiliki 1.432 mahasiswa yang tersebar di delapan program studi yang saat ini ada di kampus tersebut.

Kuartal I/2022, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) Raih US$813 Juta

Hasil keuangan kuartal I/2022 PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) mencerminkan kinerja yang solid walaupun terdapat gejolak di pasar energi yang terjadi didorong oleh konflik Rusia-Ukraina.

Ceramah Ini Dijadikan Alasan Singapura Tolak Ustaz Abdul Somad

Ministry of Home Affairs atau MHA menyatakan menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke Singapura karena isi ceramah UAS dinilai mengandung ajaran ekstrimisme.

Pelaku Perjalanan ke Luar Negeri Wajib Bermasker Tiga Lapis

Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) wajib mengenakan masker tiga lapis meskipun pandemi Covid-19 mulai mereda.

Henry Indraguna "Kowe Meneh" Jadi Anggota Tim Ahli Wantimpres

Henry Indraguna sebagai pengacara kondang juga penulis buku Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi (Kaidah-Kaidah Hukum dan Doktrin-Doktrin) dipercaya membidangi Hukum dan Perundang-undangan.

Pelaku Perjalanan KA Tetap Wajib Pakai Masker

Bagi pelaku perjalanan, masker tetap wajib dikenakan baik saat berada dalam KA maupun selama berada di lingkungan stasiun.