Tuntut Hukuman Mati ke Heru Hidayat, Hakim: Jaksa Lampaui Kewenangan

Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena ia telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

 Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat berjalan saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2020). (Antara-Risyal Hidayat)

SOLOPOS.COM - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat berjalan saat mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2020). (Antara-Risyal Hidayat)

Solopos.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri melampaui kewenangan karena menuntut vonis mati terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

“Bahwa sejak semula penuntut umum tidak pernah mendakwa terdakwa Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor akan tapi majelis hanya membuktikan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata hakim anggota Ali Muhtarom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (18/1/2022) malam.

PromosiPencapaian SDGs Desa Langkah Penting Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun.

Baca Juga: Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

“Surat dakwaan sebagai batasan dan rujukan dalam pembuktian dan penjatuhan putusan dalam tindak pidana. Sesuai Pasal 182 ayat 4 KUHAP yang menyatakan musyawarah hakim harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang. Dengan adanya kata ‘harus’ maka putusan yang dijatuhkan tidak boleh keluar dari dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang,” tambah hakim Ali seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Menurut hakim, surat dakwaan adalah pagar atau batasan yang jelas dalam memeriksa di persidangan bagi pihak-pihak.

“Untuk penuntut umum agar tidak melampaui kewenangan, bagi terdakwa dan penasihat hukumnya dapat mempunyai kesempatan mempersiapkan diri guna membela diri, dan untuk majelis hakim untuk berjalan dalam koridor hukum yang tetap dalam rambu-rambu hukum,” ungkap hakim Ali.

Baca Juga: Dituntut Mati Terkait Kasus Asabri, Nasib Heru Hidayat Ditentukan Besok 

Dalam perkara ini, menurut majelis hakim, Heru Hidayat didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan pertama subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang subsider Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ancaman perampasan kemerdekaan dalam Pasal 2 ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup dan berdasar ketentuan Pasal 67 KUHP jika orang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain atau pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim,” tambah hakim Ali.

Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”

Baca Juga: Jejak Heru Hidayat, Bos Ikan Arwana yang Rontokkan Jiwasraya dan Asabri

“Meski berdasar pertimbangan majelis hakim, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kesatu dan kedua primer tapi undang-undang secara imperatif menentukan jika seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagaimana Pasal 67 KUHP maka menurut majelis hakim ketentuan tersebut mutlak harus dipedomani,” tegas hakim Ali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis hakim, meski Heru Hidayat dinyatakan terbukti bersalah tapi karena Heru Hidayat telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara Asabri adalah nihil.

“Karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan tidak dilakukan penahanan maka tidak diperlukan perintah penahanan terhadap terdakwa,” ungkap hakim Ali.

Heru Hidayat sendiri telah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara senilai Rp16,807 triliun berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Oktober 2020 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap perkara tersebut, JPU dan Heru Hidayat menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Media Jangan Telan Mentah-Mentah Hasil Survei

Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik media yang menelan mentah-mentah hasil survei termasuk tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi.

Sejarah Hari Ini: 20 Mei 1908 Berdirinya Budi Utomo Sebagai Harkitnas

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 20 Mei.

2 Survei Kepuasan Jokowi Jauh Beda, Rocky: Surveyor Sedang Cari Remah

Rocky Gerung menyoroti dua hasil survei terhadap tingkat kepuasan Presiden Jokowi yang saling bertolak belakang padahal dirilis hampir bersamaan.

Kenaikan TDL Pelanggan 3.000 VA Berpotensi Tambah Beban Industri

Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik abagi pelanggan 3.000 volt ampere (VA) disesalkan pelaku industri yang tengah berjuang untuk bangkit setelah dihajar pandemi Covid-19.

Kompolnas: Briptu Tajir HSB Lakukan Kejahatan Korporasi

Albertus Wahyurudhanto mengatakan kasus penambangan emas ilegal, baju bekas, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat oknum Polri Briptu HSB merupakan kejahatan korporasi.

Akun Medsos Pejabat Singapura Diserbu Pendukung UAS

Hal itu merupakan buntut dari deportasi yang dilakukan Singapura terhadap UAS pada Senin (16/5/2022) lalu.

Fahri Hamzah: Pejabat Singapura Idap Islamphobia

Fahri Hamzah menilai pejabat Singapura mengidap  islamophobia lantaran menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negara tersebut, beberapa hari lalu.

Kejagung Segera Tangkap Semua Tersangka Mafia Minyak Goreng

Febrie menyebutkan tersangka Lin Che Wei sempat membagikan uang hasil kejahatan mafia minyak goreng ke sejumlah pihak.

Dicap Halu, Yusuf Mansur: Saya Sedang Mengajari Bangsa Ini Bermimpi

Yusuf Mansur mengatakan, dirinya sedang mengajari bangsa Indonesia bermimpi agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. 

Tampil di Youtube Anak, Yusuf Mansur Sebut Dirinya Asal Ngomong

Yusuf Mansur mengaku dirinya bukan orang yang pandai, karenanya ia tidak banyak berpikir tapi banyak bertindak.

Menteri Muhadjir Sarankan UAS Jaga Lisan Agar Tak Diusir Singapura

Muhadjir Effendy menyarankan UAS untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain.

Terduga Pembunuh Perempuan Muda di Kebumen Ternyata Sang Kekasih

R diketahui tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang tidak lain merupakan kekasih korban.

Polisi Pengedar Narkoba Coba Bunuh Diri di Sel

Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Barat, Budi Wibowo, membenarkan informasi adanya polisi yang mencoba bunuh diri.

Pendukung ISIS di Poso Serahkan Diri ke Polisi

Mrw, warga Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir menyerahkan diri di Desa Bahoea Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

PPDB SD Online di DKI Jakarta Dibuka, Ini Cara Daftarnya

Calon Peserta Didik Baru (CPDB) diwajibkan melakukan pengajuan akun dan melewati tahapan PPDB secara online.