Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Reuters/Ammar Awad)

Solopos.com, TEL AVIV - Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat dua hari menjelang pemilu dengan tujuan untuk mendongkrak suara pemilih di kalangan kelompok sayap kanan. Persetujuan itu keluar saat Netanyahu dan lawan politik utamanya Benny Gantz tengah bersaing untuk memobilisasi pendukung.

Netanyahu telah mengeluarkan banyak janji dalam beberapa hari terakhir sebagai bagian dari upayanya untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai perdana menteri terlama di Israel.

Kabinet Netanyahu setuju untuk mengubah pemukiman liar Mevoot Yericho di Lembah Jordan menjadi pemukiman resmi, kata kantor perdana menteri. Padahal, semua permukiman baru dianggap ilegal menurut hukum internasional. 

Sekitar 30 keluarga tinggal di permukiman yang menjadi pos terdepan yang didirikan pada tahun 1999 itu.

Para pemukim di Israel secara teratur mendirikan rumah karavan di lokasi-lokasi di Tepi Barat dengan harapan pada akhirnya mendapatkan persetujuan pemerintah sebagai penyelesaian, yang telah berulang kali terjadi.

Persetujuan terbaru mengikuti janji Netanyahu pekan lalu untuk mencaplok Lembah Yordan, yang merupakan sepertiga dari wilayah Tepi Barat jika dia memenangkan pemilu yang akan digelar Selasa besok.

"Pemerintah meluluskan permintaan Netanyahu untuk membangun Mevoot Yericho," menurut pernyataan dari kantor Netanyahu seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (16/9/2019). 

Juru Bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeineh menganggap seluruh pertemuan kabinet itu ilegal dan meminta masyarakat internasional untuk menghentikan kegilaan Israel yang bertujuan menghancurkan semua fondasi proses politik.

LSM anti-permukiman israeli Peace Now mengatakan: "Pemerintah terus menunjukkan ketidakpedulian terang-terangan untuk mencapai kesepakatan dua negara mengakhiri konflik dengan Palestina."

Netanyahu juga mengatakan dia bermaksud untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat yang lebih luas, tetapi berkoordinasi dengan Presiden AS Donald Trump.

Trump tengah menyusun rencana perdamaiannya yang ditunggu-tunggu dan diperkirakan akan dirilis setelah pemilu.

Uni Eropa dan PBB juga mengutuk pengumuman soal Lembah Jordan dari Netanyahu pekan lalu.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten