Tunjuk Pengganti Gubernur Banten, Jokowi Digugat ke PTUN

Penunjukan Al Muktabar itu karena Gubernur Banten Wahidin Halim yang habis masa jabatannya.

 Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua dari kiri), dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menghadiri  Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022). (Antara/Aji Styawan)

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua dari kiri), dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menghadiri Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022). (Antara/Aji Styawan)

Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena menunjuk Al Muktabar sebagai penjabat (Pj.) Gubernur Banten.

Penunjukan Al Muktabar itu karena Gubernur Banten Wahidin Halim yang habis masa jabatannya.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Jokowi digugat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Permahi Banten dengan nomor perkara 202/G/2022/PTUN.JKT pada, Rabu (6/7/2022).

Al Muktabar sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca Juga: Lagi, Gubernur DKI Anies Baswedan Digugat Warganya

Dalam petitum gugatannya, Permahi meminta hakim PTUN Jakarta untuk menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya:

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor.48/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei 2022.

Termasuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur dengan lampiran No.1. An. (Al Muktabar) tanggal 9 Mei 2022.

Baca Juga: Agustus 2022, Raja-Raja Sedunia Bakal Bertemu di Bali

2. Mewajibkan kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei 2022 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur dengan lampiran No.1. An. (Al Muktabar) tanggal 9 Mei 2022.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal (Purn) Muhamad Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo melantik Al Muktabar menjadi Penjabat (Pj.) Gubernur Banten di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jl. Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Presiden Jokowi Tiba Kembali di Tanah Air

Pelantikan ini seiring dengan habisnya masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy pada 12 Mei 2022.

Pj. Gubernur menjadi pemimpin daerah sementara sampai dilantiknya Kepala Daerah definitif hasil Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 20022 tentang Pemberhentian Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy 2017-2022 berakhir pada 12 Mei 2022.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-76 Bhayangkara di Akpol Semarang

Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan.

Pelantikan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dilaksanakan berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2022.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Digugat Karena Tunjuk Al Muktabar Jadi Pj Gubernur Banten

Sumber: bisnis.com

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Gempa Bumi di Laut Jawa Simpan Banyak Misteri yang Belum Terungkap

      + PLUS Gempa Bumi di Laut Jawa Simpan Banyak Misteri yang Belum Terungkap

      Gempa bumi dalam dan menengah yang biasa terjadi di Laut Jawa menyimpan banyak misteri yang belum terungkap dengan detail. Banyak teori yang membahas tentang fenomena gempa bumi dalam dan menengah.

      Berita Terkini

      Semangat Mahasiswa Baru UKSW Salatiga Ikuti Masa Orientasi

      Mengangkat tema Fostering Your Imagination and Adaptability, OMB dibuka dengan rangkaian opening ceremony yang digelar di Lapangan Sepak Bola UKSW serta dihadiri pimpinan universitas dan fakultas.

      Dikunjungi Dewan Pers, PPP: 14 Pasal RKUHP Wajib Dibahas DPR

      Anggota Fraksi PPP itu menilai 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers itu wajib dibahas di rapat DPR.

      Operator Truk Meninggal Akibat Tertimpa Kontainer

      Korban Imam Kastiawan berada di dalam truk saat sebuah kontainer tiba-tiba jatuh menimpa.

      Ditolak LPSK, Putri Sambo Ternyata Minta Dilindungi dari Pemberitaan

      Salah pengajuan yang diminta oleh Putri Candrawathi adalah agar dilindungi dari berita atau wartawan.

      Pascaisu Ferdy Sambo Bos Judi, Ratusan Penjudi Digulung Polisi

      Sejak sepekan terakhir ratusan penjudi di berbagai tempat dibekuk aparat.

      Gempa Dangkal Guncang Sulawesi Tenggara dan Sumatra Barat

      Dua gempa terjadi masing-masing di Sulawesi Tenggara dan Sumatra Barat, Senin (15/8/2022).

      KIB Bertekad Membuat Masyarakat Indonesia Sejahtera, Begini Strateginya

      Untuk menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera, kaya sebelum menua, KIB memiliki sejumlah strategi.

      KIB Sepakati Visi Misi, Tawarkan Keberlanjutan Kebijakan Jokowi

      Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyepakati visi dan misi dalam pembicaraan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/8/2022).

      Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

      Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

      Timsus Diserang, Staf Ahli Kapolri: Ada Faksi-Faksi di Kepolisian

      Menurut Muradi, serangan balik terhadap Tim Khusus pengusut Ferdy Sambo dikarenakan adanya faksi-faksi atau kelompok-kelompok di tubuh Polri.

      IPW Sebut Timsus Kapolri Diserang Balik Kelompok Ferdy Sambo

      Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono tersebut saat ini mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo yang tidak ingin praktik lancung mereka terbongkar.

      Ditangkap! Ini Tampang Pemerkosa Remaja SMP "Budak Seks" Pati

      Tersangka kasus pemerkosaan dan penyekapan yang menjadikan remaja SMP di Pati sebagai budak seks akhirnya ditangkap.

      Kunjungi SMPN 7 Solo, Ini yang Dipelajari MKKS SMP Musi Banyuasin

      SMP Negeri 7 Solo menjadi tujuan studi banding Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (12/8/2022).

      Bharada E Resmi Justice Collaborator, Dapat Perlindungan Penuh LPSK

      LPSK mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

      Bos PT Duta Palma Surya Darmadi Ditahan

      Penyidik Kejagung langsung menahan bos PT Duta Palma, Surya Darmadi, terkait kasus korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang.

      Mengenang Bung Hatta, Orde Baru Membunuh Kemandirian Koperasi

      Peringatan 120 tahun Mohammad Hatta alias Bung Hatta pada 12 Agustus 2022 mengingatkan pelajaran penting tentang pengelolaan koperasi pada masa rezim Orde Baru.