Tunjangan sertifikasi 169 guru Bantul dihentikan

BANTUL—Tunjangan sertifikasi 169 guru Bantul alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti dihentikan lantaran ijazahnya dianggap tidak sah. Tahun lalu, 40 guru alumni perguruan tinggi tersebut juga mengalami nasib serupa.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Bantul, Sahari, kepada wartawan, Kamis (28/7) menyatakan, pihaknya terpaksa menghentikan tunjangan sertifikasi karena didasari Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 0685/E3.2/2011 tertanggal 28 April lalu. Surat tersebut menyatakan, ijazah Strata 1 (S1) alumni Catur Sakti hasil transfer dari DIII tidak sah karena sekolah memasukan semua bobot mata kuliah DIII guru yang bersangkutan ke dalam ijazah S1. Walaupun diketahui pendidikan DIII yang ditempuh bukan jurusan pendidikan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Dalam SK tersebut dilampirkan sebanyak 209 guru alumni Catur Sakti, termasuk 40 guru yang telah dihentikan tunjangannya sejak tahun lalu. Ijazah mereka saat itu teraudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sahari menceritakan, awal turunnya SK Kemendiknas tersebut bermula dari pendataan guru alumni Catur Sakti oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) DIY pasca keluarnya audit 40 guru oleh BPKP.

Ternyata di Bantul, ditemukan lagi sebanyak 169 guru (selain 40 guru) yang ijazahnya bermasalah. Dengan dasar itu Pemkab Bantul meminta klarifikasi ke Kemendiknas soal nasib 209 guru tersebut. Hasilnya, Kemendiknas justru mengeluarkan SK yang menyatakan ijazah mereka tidak sah.

“Karena itu kami sangat berhati-hati tidak mencairkan tunjangan, kami tidak mau melanggar aturan karena ijazahnya dianggap tidak sah,” terang Sahari. Sedianya, Juli ini, sebanyak 169 guru tersebut sudah menerima tunjangan sertifikasi bersamaan guru-guru lainnya yang ijazahnya tak bermasalah.(Harian Jogja/Bhekti Suryani)

Foto Ilustrasi