Tunjangan Profesi Guru Jogja Triwulan III Baru Cair 30%, Apa Penyebabnya?

Proses pencairan dilakukan dalam empat kali per triwulan dengan rincian setiap triwulan sekitar Rp22,5 miliar

Harianjogja.com, JOGJA-Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi lebih dari 2.500 guru TK, SD, dan SMP di Jogja baru tercarikan sekitar 30% untuk triwulan ketiga meski tahun anggaran telah memasuki triwulan keempat. Kehati-hatian petugas dalam melakukan verifikasi data para penerima TPG membuat pencairan kadang terhambat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Jogja Samiyo menjelaskan, pada 2017 Jogja mendapatkan alokasi dana dari pusat sebesar Rp90 miliar untuk sekitar 2.500 guru jenjang TK, SD dan SMP di Jogja yang berhak mendapatkan TPG. Proses pencairan dilakukan dalam empat kali per triwulan dengan rincian setiap triwulan sekitar Rp22,5 miliar.

Meski telah memasuki pertengahan November 2017 atau triwulan keempat, tetapi Samiyo mengakui pencairan TPG triwulan ketiga juga belum terselesaikan. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memastikan waktu pencairan untuk triwulan keempat. “Untuk yang triwulan ketiga ini perkiraannya baru [tercairkan] sekitar 30 persen,” terangnya kepada Harian Jogja, Kamis (16/11/2017).

Samiyo mengatakan, pihaknya harus ekstra hati-hati dalam melakukan pencairan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Ia memastikan mundurnya pencairan bukan karena keterlambatan dana yang turun, tetapi pihaknya harus memastikan data calon penerima TPG yang masuk ke Dinas Pendidikan benar-benar valid.

Ia mengakui, data tersebut memang telah disampaikan secara online ke Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di pusat. Namun, pihaknya tetap harus mengecek kevalidan berkas para calon penerima TPG dengan memeriksa secara manual. Termasuk melakukan pengecekan jumlah jam mengajar guru pemohon TPG tersebut susah sesuai ketentuan atau belum saat implementasi di sekolah.

“Apalagi jumlahnya ribuan, itu harus telaten, mengecek satu per satu. Kami ada tim sebanyak 25 orang untuk memeriksa satu per satu berkas, jadi harus manual. Kenapa masih manual? Karena kami harus memastikan bahwa data itu valid,” tegas dia.

Ia menjelaskan, proses mendapatkan TPG diawali dengan sosialisasi bagi guru yang telah diundang oleh Dinas Pendidikan. Sosialisasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua guru mendapatkan informasi yang sama soal TPG. Selanjutnya dilakukan pemberkasan dengan beragam syarat, seperti jumlah jam mengajar dan lain-lain. Kemudian pihak sekolah melalui operator atau petugas administrasi memasukkan data guru yang mengajukan TPG ke data pokok pendidikan (Dapodik) yang langsung terkoneksi dengan Ditjen GTK Kemendikbud.

GTK yang sudah ada di pusat tersebut kemudian harus dikonfirmasi secara manual di daerah dalam hal ini dilakukan Dinas Pendidikan Kota Jogja. Pihaknya sering menemukan data tidak sesuai antara yang dimasukkan di online dengan berkas yang diserahkan di Disdik Kota Jogja.

“Kadang ada di data memasukkan data A di online Dapodik tetapi berkas yang dikirim B jadi tidak sesuai, karena memang ada kesenjangan informasi antara calon penerima TPG dengan operator Dapodik tiap sekolah. Sehingga kami harus memanggil guru tersebut untuk diklarifikasi, kadang kami yang diprotes, dikira kami yang keliru,” ujar dia.

Sebelumnya Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal Disdikpora DIY Yuni Pratiwi menyatakan, pihaknya mengelola TPG untuk guru SMA/SMK se-DIY dengan total anggaran sekitar Rp250 miliar. Setiap triwulan dicairkan sekitar Rp60 miliar. Pihaknya juga harus melakukan verifikasi secara manual dalam setiap proses pencairan TPG.