Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah pusat santer diberitakan telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai 24,17 triliun. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui tiga bantalan sosial, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan sosial Pemda yang bersumber dari dana transfer umum.
Namun, hingga saat ini, Kabupaten Wonogiri belum menerima kejelasan soal bantalan sosial tersebut. Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri belum dapat memastikan berapa nilai total bantuan itu untuk disalurkan di Kabupaten Wonogiri. Sehingga jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) pun belum dapat ditentukan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala Dinsos Wonogiri, Kurnia Listiyarini, mengatakan Dinsos Wonogiri belum mendapatkan kabar resmi apapun dari pemerintah pusat terkait bantuan pengalihan subsidi BBM. Pihaknya justru baru mengetahui rencana bantuan tersebut dari media massa dan media sosial.
“Belum ada info langsung dari Kementerian Sosial ke Dinsos Wonogiri [terkait bantuan pengalihan subsidi BBM]. Saya tahunya baru dari media. Jadi aturan mainnya belum tahu. Arahnya ke mana, kami belum bisa mempersiapkan,” kata Kurnia saat dihubungi Solopos.com, Rabu (31/8/2022).
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Wonogiri, Maryono, mengatakan bantalan sosial itu belum sampai di Wonogiri. Tapi, bansos jenis lain seperti program keluarga harapan dan bantuan program sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) sudah dan sedang disalurkan kepada KPM di Wonogiri.
Baca Juga: Dinsos Wonogiri Beri Pelatihan ke Penyandang Disabilitas, Siap Kerja?
Penyaluran bansos PKH dibagi dalam empat tahap di tahun 2022. Tahap I untuk alokasi Januari-Maret berjumlah 48.063 KPM, tahap II untuk alokasi April-Juni berjumlah 46.535 KPM, tahap III untuk alokasi Juli-September 35.626 KPM, dan tahap IV untuk alokasi Oktober -Desember.
Tahap IV belum dipastikan berapa jumlah KPM lantaran saat ini sedang dalam proses penyaluran PKH tahap III.
“Saat ini kami sedang proses penyaluran bansos PKH tahap III. Jumlah nominal penyaluran senilai Rp31,8 miliar. Sementara ini, ada Rp896,1 juta yang belum tercairkan untuk 1.225 KPM. Mekanisme pencairan bansos PKH melalui bank yang sudah ditunjuk pemerintah, yaitu BNI,” kata Maryono saat ditemui Solopos.com di Kantor Dinsos Wonogiri, Selasa (31/8/2022).
Dia melanjutkan, ada enam kategori penerima bansos PKK dengan nilai nominal yang berbeda, yaitu ibu hamil/nifas senilai Rp750.000/individu/triwulan, anak usia dini senilai Ro750.000/individu/triwulan, anak usia sekolah SD senilai Rp225.000/individu/triwulan, siswa SMP senilai Rp375.000/individu/triwulan, SMA Rp500.000/individu/triwulan, lanjut usia Rp600.000/individu/triwulan, dan disabilitas berat Rp600.000/individu/triwulan.
Baca Juga: 140.229 KPM di Wonogiri Bakal Peroleh BLT Minyak Goreng, Kapan?
“Kalau bantuan PKH ini bisa jadi dalam satu KPM ada beberapa individu yang menerima bantuan lantaran masuk enam kategori itu. Misalnya, dalam satu keluarga ada ibu hamil dan anak usia sekolah, semua bisa dapat PKH. Syaratnya, mereka masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS]. Itu syarat utamanya,” jelas dia.
Sementara untuk bansos pangan program sembako atau BPNT saat ini masih dalam tahap penyaluran untuk alokasi Juni-Juli kepada 86.472 KPM dengan nilai nominal Rp34,5 miliar.
Pada Januari-Maret, bansos program sembako itu disalurkan secara tunai kepada 92.166 KPM dengan nilai nominal Rp200.000/bulan/KPM melalui PT. Pos Indonesia. Dari angka tersebut, jumlah KPM yang bertransaksi sebanyak 90.708 KPM dengan nilai nominal Rp54,4 miliar.
Penyaluran bansos PKH pada April disalurkan secara nontunai melalui Himbara dan E-warong kepada 88.407 KPM. Namun yang terealisasi sebanyak 69.380 KPM dengan nilai nominal Rp13,9 miliar dari total nilai nominal Rp17,6 miliar.
Baca Juga: Tanggulangi Kemiskinan, Bupati Jekek Sedang Butuh Jurus Baru Hlo?
Pada Mei, bansos PKH disalurkan secara tunai melalui PT. Pos Indonesia kepada 92.838 KPM. Sementara bansos yang terealisasi senilai Rp45,6 miliar dari total Rp46,4 miliar kepada 91.366 KPM.
“Sisa anggaran bansos yang tidak terealisasi akan kembali ke pemerintah pusat. Sejauh ini, bansos tersebut [PKH dan BPNT] cukup efektif menangani kemiskinan di Wonogiri,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
