Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan umrah 1443 H dalam waktu dekat. Indonesia masih menunggu aturan resmi penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat memprioritaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu.
“Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan Covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khoirizi, dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Khoirizi mengatakan pihaknya hari ini menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU. Hadir perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.
Baca Juga: Politikus PDIP Salahkan Jokowi soal Jebakan Pandemi, Andi Arief: Pendukung Pemerintah Mulai Sadar
“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial,” ujar Khoirizi.
Khoirizi mengatakan upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.
“Namun saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid,” ujarnya.
Baca Juga: Kota Surabaya Berduka, 2 Anggota DPRD Meninggal karena Covid-19
Penyempurnaan SOP
“Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” imbuhnya.
Sementara itu, lanjut Khoirizi, dalam pertemuan itu juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, dan pengaturan keberangkatan.
Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di lapangan (Arab Saudi). Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi. “Lebih baik kita fokus ke penanganan Covid-19 terlebih dahulu,” kata Endang.
Baca Juga: Lewis Hamilton Rebut Pole Position F1 GP Hungaria 2021
Hal senada disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha. Menurutnya, dalam konteks pandemi, semua harus mengedepankan keselamatan. Apalagi skema penyelenggaraan umrah di masa pandemi juga belum diterbitkan pemerintah Saudi.
“Kita perlu fokus dalam penanganan Covid dalam negeri. Lalu ini kita sampaikan ke Saudi, ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus,” tuturnya.
“Sambil menunggu, kita benahi tata kelolanya, mulai prokes, skema vaksinasi, penyiapan sertifikat vaksin berbahasa Inggris, dan lainnya,” sambungnya.
Baca Juga: Klasemen Medali Olimpiade Tokyo 2020, Sabtu 31 Juli 2021: Indonesia Terlempar ke Posisi 53
Direct Flight
Berkenaan info keharusan transit di negara ketiga, Judha mengingatkan bahwa itu juga tidak membuat perlindungan jemaah menjadi lebih baik. Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Bisa jadi mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Angkutan Udara, Maria Kristi Endah Murni, yang menyampaikan sebaiknya penerbangan direct flight agar jemaah aman dari terpapar Covid-19 di negara lain.
“Ikuti saja skema yang sudah tertuang dalam KMA 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 bahwa penerbangan harus diatur direct flight jika jemaah umrah nantinya diberangkatkan pada masa pandemi sehingga mudah dalam pengendaliannya,” ungkapnya.
Baca Juga: Finis Kelima, Lalu Muhammad Zohri Gagal ke Semifinal Olimpiade Tokyo 2020
Sementara itu, Kepala Puskes Haji Kemenkes Budi mengingatkan kasus Covid masih sangat dinamis. Kondisi saat ini, menurutnya, masih sangat sulit untuk melaksanakan umrah. Kalau dipaksakan, sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.
“Kita bisa belajar dari Tokyo-Jepang yang menggelar Olimpiade. Sekarang ada lonjakan kasus,” paparnya.
Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, yakni pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. “Amphuri mendukung semua keputusan pemerintah,” sebut Zaky Zakaria.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 31 Juli 2021: Positif 37.284, Sembuh 39.372, Meninggal 1.808 Orang
“Kami mendukung keputusan pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah,” sambung Budi Darmawan dari Himpuh.
Dukungan senada disampaikan perwakilan Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
