Ilustrasi SPPT PBB (JIBI/SOLOPOS/Is Ariyanto)
WONOGIRI — Tunggakan pajak bumi bangunan (PBB) di Kabupaten Wonogiri sejak 2004 hingga sekarang mencapai Rp6 miliar. Tunggakan yang tinggi tersebut terutama disebabkan ulah oknum penagih yang tidak menyetorkan uang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sementara itu, hingga September capaian PBB telah mencapai 92,86%, terdiri atas 68,58% target untuk PBB perkotaan dan 106,73% target untuk PBB pedesaan.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Teguh, mengatakan tunggakan PBB Rp6 miliar tersebut saat ini memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo.
Namun, pihaknya memberi perhatian lebih, sebab saat penanganan PBB diserahkan ke pemkab 2014 mendatang, persoalan tunggakan itu juga akan menjadi tanggung jawabnya.
“Nilainya memang sangat besar Rp6 miliar. Itu peninggalan dari tahun-tahun lalu. Kalau setelah 2011 warga Wonogiri sudah mulai tertib bayar PBB,” jelas Teguh, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Rabu (3/10/2012).
Terkait tunggakan tersebut, jajaran DPPKAD kini gencar melakukan sosialisasi. Salah satunya, dihelat Rabu (3/10/2012) di Kecamatan Selogiri. Teguh mengatakan agenda-agenda semacam itu terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar untuk memenuhi kewajiban mereka membayar pajak.
Di sisi lain, berdasarkan data DPPKAD, hingga September capaian PBB Wonogiri telah mencapai Rp8,91 miliar (92,86%). Angka tersebut terdiri atas Rp2,39 miliar PBB perkotaan dan Rp6,52 miliar PBB pedesaan. Target pencapaian PBB tahun ini sendiri mencapai Rp9,60 miliar.
“Jadi masih kurang Rp685,30 juta. Saya yakin awal Oktober ini sudah terpenuhi,” jelas Teguh.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
