Perwakilan sejumlah NGO yang tergabung dalam Jaringan Save KPK menggelar diskusi di Hotel Santika Premier, Semarang, Jateng, Kamis (29/8/2019). (Semarangpos.com-Imam Yuda S.)

Solopos.com, SEMARANG — Sebanyak 20 tokoh yang saat ini tengah mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak layak memimpin lembaga antirasuah Tanah Air itu.

Hal itu disampaikan sejumlah non-government organizations (NGO’s) atau lembaga nonpemerintah Kota Semarang yang tergabung dalam Jaringan Save KPK Jateng dalam diskusi bertajuk Darurat Seleksi Calon Pimpinan KPK di Hotel Santika Premier, Kota Semarang, Kamis (29/8/2019).

Jaringan Save KPK Jateng itu terdiri dari sejumlah NGO’s seperti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, LRCKJHAM Jateng, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng, KP2KKN Jateng, LP2K Jateng, Pelita Semarang, dan lain-lain.

“Dari 20 capim yang mengikuti seleksi itu hampir semuanya tidak pas memimpin KPK. Padahal, KPK ini lembaga yang kuat dan punya kewenangan besar. Kalau sampai dipimpin orang yang punya rekam jejak buruk, tentu kekuatannya melemah,” ujar Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho, kepada wartawan seusai acara.

Menurut Widi indikasi tidak layaknya 20 Capim KPK itu terlihat dari banyaknya pelanggaran administrasi yang terjadi saat proses seleksi. Salah satu indikasi pelanggaran itu adanya beberapa calon yang belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Padahal LHKPN itu merupakan syarat wajib yang tertuang dalam UU KPK. Selain tidak menyerahkan LHKPN, beberapa calon juga memiliki rekam jejak yang buruk dalam penanganan kasus korupsi, seperti menghalangi kinerja KPK dan melanggar kode etik saat bertugas,” imbuh Widi.

Widi mengatakan pelanggaran administrasi itu diduga dilakukan Capim KPK dari unsur Polri dan Kejaksaan. Beberapa kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air pun sempat melaporkan permasalahan itu kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Meski demikian, masukan tersebut tidak menjadi pertimbangan Pansel dalam memilih 20 nama Capim KPK.

Widi menambahkan Pansel KPK juga terindikasi tidak transparan dalam proses seleksi. Indikasi tidak transparan itu bahkan terlihat saat Ketua Pansel KPK, Yetti Ganarsih, menyatakan jika seleksi terakhir yang meloloskan 10 orang capim KPK tidak akan diumumkan kepada publik. 10 nama yang lolos itu akan langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diumumkan atau tidak.

“Pernyataan itu sangat mengkhawatirkan. Padahal publik berharap transparansi dari pansel,” imbuhnya.

Widi pun berharap Presiden turun tangan mengatasi karut-marut proses seleksi capim KPK itu. “Presiden perlu memberi bentuk nyata memperkuat pemberantasan korupsi dengan tidak memilih capim yang terindikasi masalah. Awal pemerintahan baru harus memberikan harapan baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air,” tegasnya.

">KLIK dan ">LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten