Solopos.com, JAKARTA — Seusai ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2020, Pemerintah Daerah Papua langsung mempersiapkan diri. Untuk merenovasi dan membangun sarana yang diperlukan, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 9 triliun. Namun mereka tak ingin persoalan dan ini nantinya berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON ke 20, Rp 6 triliun ditambah inflasi rate biasanya kenaikan 10 persen per tahun, jadi kalau ditotal-total jadi Rp9 Triliun. Sekitar itu yang kami butuhkan,” ungkap ?Sekretaris Umum KONI Papua Yusuf Yambe Yabdi seperti dilansir detiksport.
Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangun venue, serta renovasi ringan dan berat dari ketersedian venue yang ada. Rencananya ada sekitar sembilan venue yang akan dibangun. Salah satunya untuk stadion utama berkapasitas 50 ribu di Jayapura.
“Itu saja sudah sekitar Rp 1,2 Triliun. Selain itu kami juga ingin bangun velodrome, stadion hoki dan motor cross di Biak, dan GOR,” terangnya.
Seperti diketahui Pekan Olahraga Nasional (PON) 2013 di Riau menyeret sejumlah pihak penyelenggara tersangkut kasus korupsi. Berkaca dari itu Papua mewanti-wanti untuk mawas diri. “Jangan sampai berakhir di Kuningan (kantor Komisi Pemberantasan Korupsi),” ucap Sekretaris Umum KONI Papua, Yusuf Yambe Yabdi, di depan wartawan di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Seperti diketahui, PON 2013 menjadi sangat bermasalah karena terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Orang nomor satu di provinsi tersebut, Gubernur Rusli Zainal, saat ini berstatus tersangka kasus tersebut.
“Itulah yang dijelaskan kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah, bahwa dari awal semua akan didampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” sambung Yusuf.
“Makanya dari awal kita sudah diskusikan, seandainya memang Papua benar jadi tuan rumah, langkah apa yang harus kita lakukan agar tidak berakhir seperti Riau. Itulah kenapa dari awal kita minta didampingi.”
Salah satu hal yang diwanti-wanti Yusuf adalah urusan perawatan dan operasional fasilitas-fasilitas PON setelah event tersebut selesai, agar tidak menyisakan dan menjadi masalah baru.
Jumlah Rp 9 triliun diakui Yusuf sangatlah besar. Untuk itu pihaknya meminta dukungan dari berbagai pihak. “Dana ini memang sangat besar karena memang untuk pembangunan sarana dan prasarana PON. Untuk itu sifat pengumpulan dananya sifatnya sharing dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.”? (JIBI/Solopos)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
