Trust is Money

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat 23 Juli 2021. Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

 Arif Budisusilo (Istimewa/Dokumen pribadi)

SOLOPOS.COM - Arif Budisusilo (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOlO — Baru saja saya menemukan buku lama tulisan Stephen M.R. Covey. Judulnya Speed of Trust. Intisari buku itu adalah saat level of trust tinggi maka semua urusan jadi lebih cepat dan mudah. Ongkosnya jadi lebih murah.

Sebaliknya, kalau level of trust rendah, banyak urusan menjadi serba rumit. Ongkosnya menjadi berlipat-lipat. Mahal. Ringkasnya begini: high trust (kepercayaan yang tinggi) akan membuat urusan Anda beres lebih cepat (high speed), sehingga secara keseluruhan berbiaya murah alias low cost.

Apalagi bila waktu adalah yang turut diperhitungkan. Sebaliknya, low trust akan membuat urusan kita jadi low speed dan berbiaya mahal alias high cost. Coba saja Anda pergi ke Amerika Serikat sekarang ini, atau nggak usah jauh-jauh deh, ke Singapura saja, atau ke Australia.

Pasti diminta persyaratan beraneka macam. Mulai dari sertifikat vaksin, hasil tes PCR negatif Covid-19, dan bermacam surat keterangan lain. Bahkan, jangankan ke luar negeri, pergi antarkota dan antarprovinsi di dalam negeri saja dipersyaratkan sertifikat vaksin dan surat bebas Covid-19.

Banyak pihak merasa tidak yakin bahwa dirinya aman untuk bertemu orang atau menerima kedatangan orang asing atau yang tidak dikenali. Karenanya, aturan dibuat ketat, tunjukkan bahwa Anda sehat dengan sertifikat vaksin dan dokumen bukti bebas Covid-19.

Akibatnya, butuh proses lebih panjang untuk bisa bepergian. Biaya jadi lebih mahal.

Bahkan, negara seperti Indonesia hari ini diblok ekstra ketat, warganya tidak diterima berkunjung ke sejumlah negara. Bukan hanya dokumen bebas Covid-19 yang tak dipercayai, bahkan satu negara tidak dipercayai. Low trust.

Contoh lain masih banyak, bukan saat ini saja, bahwa low trust berakibat low speed dan berujung high cost. Sekadar contoh saja. Satu ketika saya bersama sejumlah teman pergi ke Israel. Hanya lantaran nama satu anggota rombongan dicurigai terkait dengan nama keluarga teroris, urusan jadi panjang. Nyaris tak bisa pulang.

Di luar itu, kebanyakan Anda tentu biasa mengalami screening di bandara yang bertele-tele. Harus lepas sepatu, jaket, jam tangan, buka laptop, dan semua pernik-pernik di badan saat cek imigrasi.

Antrean jadi panjang dan lama. Ini semakin intensif sejak serangan teroris 11 September yang membuat roboh menara kembar New York tahun 2000 silam.  Sejak itu dunia seperti paranoid. Semua penumpang perjalanan udara layak “dicurigai”. Harus diperiksa ketat. Makan waktu lama. Dan “mahal”.

***

Saya sengaja mengungkit soal trust karena isu itu sedang menyelimuti kehidupan kita hari-hari ini. Kita dikelingi oleh banyak sekali pro dan kontra, kegaduhan, bahkan kekacauan yang bermuara pada isu trust.

Hari-hari ini kehidupan kita dikelilingi oleh pergumulan dua kubu, trust society dan distrust society. Bagi brand, baik organisasi atau personal, trust alias kepercayaan bisa terbangun karena strategi yang baik (trust by design).

Sebaliknya ketidakpercayaan juga bisa terbentuk akibat berbagai blunder kebijakan atau tindakan (distrust by accident). Ada pula sebagai akibat upaya sistematis membangun ketidakpercayaan bahkan kebencian (planted distrust).

Pada era teknologi informasi dengan gelombang informasi melalui media sosial hari-hari ini, baik trust by design, distrust by accident, maupun planted distrust juga gampang sekali berkembang dan dikobarkan. Dua yang terakhir ini mudah sekali dikobarkan apabila landasan fundamental dari sebuah kebijakan itu rapuh. Itulah yang kita saksikan hari-hari ini.

Terlebih hal-hal yang terkait dengan pandemi Covid-19 ini. Mulai dari mereka yang tidak percaya Covid-19, menolak vaksinasi, hingga pandemi yang dianggap sebagai konspirasi. Ujungnya adalah inefektivitas pengendalian pandemi.

Banyak faktor memang saling memengaruhi. Secara fundamental, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya bertumpu pada praktik terbaik (best practices), kurang firm, berubah-ubah, serta tidak ditopang strategi komunikasi publik yang memadai.

Meskipun konsepsi kebijakan bagus di level pusat, di level bawah banyak distorsi akibat absennya petunjuk pelaksanaan yang terperinci dan gampang dipahami oleh pelaksana di lapangan hingga ke daerah-daerah.

Ambil saja contoh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bila Anda bertanya kepada petugas di lapangan soal detail tindakan operasional yang perlu dilakukan, jawabannya akan beragam. Garis komando dari Jakarta, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke kecamatan (apalagi RT-RW) di banyak wilayah tidak berjalan sesuai harapan akibat sekat-sekat otonomi daerah.

Belum lagi nama program aksi yang berubah-ubah, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 3 dan 4, dan entah nanti apa lagi. Coba saja pakai istilah karantina atau lockdown sejak awal program pengendalian pandemi. Tentu lebih mudah terpatri secara luas di benak masyarakat luas.

Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan-kekacauan. Bahkan, ada petugas yang disiram air panas oleh penjual makanan, yang kemudian viral dan diviralkan melalui media sosial. Lalu muncullah distrust terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Apalagi banyak yang, sengaja atau tidak, menyebarluaskan aneka video melalui media sosial yang terkesan membenturkan kebijakan pemerintah dengan keyakinan agama tertentu. Dan dampaknya efektif dalam membentuk distrust. Tak mengherankan, kita relatif lama mengalami situasi pandemi ini. Dan ongkosnya mahal.

***

Kalau dulu orang kerap menyebut time is money, waktu adalah uang, maka bolehlah saya bilang saat ini trust is money. Kepercayaan adalah uang. Coba saja hitung berapa ongkos mengelola pandemi dalam lingkungan distrust di Indonesia saat ini?

Coba saja runut satu demi satu. Dalam setahun pandemi Covid-19, negara telah keluar duit lebih dari Rp1.200 triliun. Anggaplah itu biaya langsung. Lalu berapa ongkos tidak langsung? Mahabesar.

Secara mikro, hitung saja berapa banyak perusahaan mengurangi skala usaha, mem-PHK karyawan, dan bahkan gulung tikar. Hitung pula berapa besar penghasilan individual yang terpotong selama setahun pandemi.

Secara makro, hitung saja kehilangan kue pendapatan nasional yang tercermin dari resesi ekonomi. Yang jelas, Indonesia kini turun kelas menjadi negara berpendapatan kelas “menengah-bawah” lagi. Indonesia memang masih kelas menengah, namun di level bawah.

Dan jangan lewatkan pula, berapa besar intangible asset yang anjlok gara-gara pandemi yang berkepanjangan ini. Aktivitas sekolah ditiadakan, kualitas kesehatan anjlok, dan kualitas kehidupan sosial melorot. Kita juga kehilangan banyak sekali sumber daya unggul, wafat akibat terpapar Covid-19.

Itu semua tidak mudah dikalkulasi dengan angka. Dan memang tidak ada konversinya. Namun, yang pasti, kita bisa rasakan semua kegundahan ini. Maka dari itu, apabila masih terus berkutat pada pro dan kontra soal penanganan pandemi ini, kita akan makin kehilangan banyak “uang” dan kesempatan.

Untuk mengurangi pro dan kontra, banyak pihak ingin melihat para pembuat kebijakan bertindak lebih firm. Tidak usah banyak berakrobat dan manuver yang tak perlu. Tak ada gunanya. Kita perlu segera membangun ulang trust, meningkatkan level of trust.

Apakah harapan ini hanya untuk pembuat kebijakan saja? Tentu saja tidak. Bagi sekelompok masyarakat yang selama ini, by design, sengaja menanamkan distrust kepada pemerintah dengan berbagai alat disinformasi melalui media sosial, apa pun latar belakangnya, sadarlah.

Hentikan syahwat politik atau apa pun motif Anda yang membuat ongkos pandemi ini menjadi jauh lebih mahal. Kita sadar bahwa demokrasi membuka opsi untuk bicara apa saja. Tapi, bicara yang benar jauh lebih bermanfaat ketimbang membuat banyak kegaduhan yang bertujuan menanamkan distrust di tengah masyarakat.

Dua sisi harus jalan beriringan. Pemerintah kudu bener. Cara mengomunikasikan kebijakan juga harus pener. Dan masyarakat, kita semua, mesti lebih pinter. Tidak mudah terprovokasi informasi-informasi yang keblinger.

Biar pandemi ini cepat berlalu. Biar kehidupan kita lebih normal lagi, dengan cara hidup baru. Biar dapur kira semua bisa ngepul lagi,  berasap oleh geliat ekonomi baru. Nah, bagaimana menurut Anda?

Berita Terkait

Berita Terkini

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.