TRANSPORTASI SOLO : Trayek Baru Angkuta Bukan Harga Mati

Transportasi Solo, rute angkuta di Solo masih bisa dilakukan revisi.

Solopos.com, SOLO--Penataan rute perjalanan angkutan umum di suatu kota idealnya dievaluasi dan ditata ulang setiap enam bulan sekali. Sementara trayek 10 angkutan perkotaan (angkuta) yang kini beroperasi di Kota Solo sudah berjalan sejak era 1990-an.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Trayek itu bukan harga mati. Sesuai ketentuan undang-undang, wajib ditata ulang mengikuti mobilitas warga sesuai pola transportasi yang berkembang,” jelas Taufiq Muhammad, Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Orang Dishubkominfo Solo, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (22/10/2015).

Taufiq mengemukakan saat ini kondisi sejumlah trayek angkuta yang beroperasi sudah tidak relevan dengan mobilitas warga.
“Kita lihat saja, 2005 lalu [saat angkuta masih Berjaya] daerah Gentan masih sepi. Sekarang sudah penuh. Sebagian warga yang tinggal di sana beraktivitas di Solo. Banyak juga daerah permukiman baru yang belum terakses angkutan umum. Makanya butuh ditata ulang,” katanya.

Menurut Taufiq, terdapat tiga pertimbangan dasar dalam penataan trayek, antara lain melihat pola pergerakan warga, melihat infrastruktur yang tersedia, serta berkoordinasi dengan pelaku usaha sebelumnya yang sudah ada.

“Resistensi [penolakan] dari pelaku usaha sebelumnya mau enggak mau harus kami hadapi. Tidak ada kepentingan apapun kecuali mengakomodasi kepentingan masyarakat. Bagi kami yang terpenting bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di Solo,” terangnya.

Taufiq mengutarakan 14 koridor yang sudah dirancang Dishubkominfo diklaim telah menjangkau ujung barat ke timur dan utara ke selatan di Solo. “Pola yang kami terapkan antarkoridor nantinya terintegrasi. Tidak lagi menggunakan pola lama titik ke titik seperti angkuta. Jadi penumpang yang sudah naik bus atau angkuta bisa menjangkau semua tempat,” ujarnya.

Terkait trayek terdampak, Taufiq menjanjikan kebijakan integrasi moda transportasi dan penataan trayek angkutan umum ke depan tidak akan mengalahkan salah satu pihak.

“Kami tidak punya niatan mengorbankan siapa pun. Rute yang terdampak penataan nanti akan diganti. Baik diganti trayek atau kalau perlu bisa saja sopir angkuta yang memenuhi kualifikasi bisa menjadi kru atau sopir BST koridor baru. Semuanya bisa dibicarakan,” katanya.

Pengamat transportasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muslich Hartadi Sutanto, mengatakan pemerintah harus memberikan jaminan bagi sopir dan pengusaha angkuta untuk meredakan resistensi penataan trayek oleh pemerintah.

“Pemerintah harus memberikan jaminan kepastian [ada penumpang] untuk jalur baru angkuta nanti. Prediksi penumpang di trayek baru seberapa. Kalau memang misal sepi, solusinya seperti apa,” jelasnya.

Muslich mengutarakan beberapa sasaran trayek potensial seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, serta permukiman wajib diberikan untuk angkuta. Menurutnya, peran angkuta dalam transportasi publik idealnya memang sebagai pengumpang (feeder). Meski demikian, soal pelayanan angkutan sekunder tersebut pantang asal-asalan.