Transportasi Solo, ratusan sopir angkuta menolak rencana penataan rute baru yang diusulkan Dishubkominfo.
Solopos.com, SOLO–Sebanyak 250 sopir dan pengusaha angkutan kota (angkuta) yang aktif beroperasi di Kota Bengawan sepakat menolak penataan trayek baru (re-routing) wacana pemerintah. Mereka menganggap kebijakan tersebut tidak pas diterapkan di tengah sulitnya kondisi mencari penumpang.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, dalam waktu dekat berencana menata ulang trayek angkuta jurusan 01A, 01B, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, dan 011. Angkot tersebut bakal beroperasi di luar jalur bus Batik Solo Trans (BST) koridor I-VII yang disiapkan pemerintah.
Sopir sekaligus bendahara Paguyuban Angkuta 02 Solo, Heri Budi Setiawan, mengatakan penataan trayek baru tersebut praktis mempersempit ruang gerak operasional angkot di Kota Solo.
“Kami tidak setuju kalau jalur dipersempit,” tegasnya saat berbicara kepada wartawan di Pangkalan Angkutan Kota 06 Kadipiro, Banjarsari, Senin (19/10/2015).
Heri menuturkan tak mudah bagi operator angkuta untuk menciptakan pasar pengguna angkutan umum baru. “Paling tidak butuh dua tahun buat babat alas [membuka trayek baru]. Pemerintah memangnya tidak mempertimbangkan kondisi kami yang sedang sulit seperti ini. Mau dikasih makan apa anak istri selama proses merintis rute baru nanti,” tanyanya.
Menurut sopir yang sudah 20 tahun mengoperasikan armada jurusan Banyuanyar-Pasar Klewer ini, posisi angkuta di Kota Bengawan semakin terdesak dengan kendaraan pribadi.
“Dulu tarif angkuta Rp2.000 kami bisa dapat Rp80.000/hari. Setelah BBM naik dan kredit kendaraan makin gampang, mencari penghasilan bersih Rp20.000/hari saja sulit. Sekarang anak sekolah sudah makin jarang naik angkuta. Mereka pilih naik motor atau diantarkan orang tua ke sekolah,” keluhnya.
Senada dengan Heri, koordinator Paguyuban Angkuta 06 Solo, Triyono Klenteng, menyebut kebijakan baru tersebut bakal merugikan sopir dan pengusaha angkuta. “Pasti dampaknya merugikan sopir angkuta dan mengganggu masyarakat. Program ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Kalau pemerintah nekat, kami siap demo turun ke jalan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Triyono juga menyampaikan sopir dan pengusaha angkot di Solo tak keberatan dengan wacana pemerintah yang akan menata angkot lewat badan hukum Koperasi Angkutan Kota Surakarta Bersama Satu Tujuan (BST). Namun ia berharap badan hukum tersebut bisa mengakomodasi kepentingan sopir dan pengusaha angkuta, bukan kepentingan pemerintah semata.
Penataan tersebut diterapkan menyusul keluarnya peraturan No.22/2009 dan Permendagri No.101/2014 tentang operasional transportasi publik yang harus berbadan hukum mulai 2016. Dishubkominfo berencana menghadap Pj. Wali Kota Solo Budi Suharto untuk membahas legal formal pembentukan Koperasi Angkuta Surakarta BST, Selasa (20/10/2015).
Ditemui secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishubkominfo Solo, Anindita Prayoga, menampik kebijakan penataan trayek baru tersebut bakal merugikan sopir dan pengusaha angkuta.
“Pemerintah justru membuat kebijakan win-win solution buat pengusaha angkuta. Setelah mereka masuk koperasi, trayek ditata ulang agar tidak ada lagi himpitan antara angkot-bus kota. Pembagiannya trayek koridor I-VII dikelola Perum Damri dan PT Bengawan Solo Trans, koridor VIII-XIV dikelola Koperasi BST [angkuta Solo],” terangnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
