SOLOPOS.COM - Seorang petugas pemeriksa jalan (PPJ) tampak menyeberangi rel di dekat Stasiun Wates, Kulonprogo, seusai melakukan pantauan kondisi jalur kereta api, Senin (27/6/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)

Transportasi Solo, Pemkot tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk jalur kereta bandara.

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak menganggarkan biaya pembebasan lahan warga yang terdampak proyek pembangunan jalur kereta api (KA) bandara.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Pemkot meminta pembebasan lahan terdampak proyek pembangunan jalur KA Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Balapan ke pemerintah pusat. Sesuai rencana pembangunan jalur KA bandara mulai dikerjakan tahun depan.

Jalur KA itu melintasi tiga daerah, yakni Solo, Karanganyar, dan Boyolali. Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto mengatakan Pemkot menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait proyek pembangunan jalur kereta bandara. Proyek pembangunan jalur kereta bandara akan dikerjakan oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemkot hanya membantu menyosialisasikannya. (Baca juga: Pembangunan Trek KA Bandara Tunggu Surat  Kemenhub)

“APBD Kota Solo tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahannya. Kami minta itu [pembebasan lahan] juga dianggarkan pusat,” kata Sekda ketika dijumpai wartawan, Minggu (19/3/2017).

Pemkot bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan Pemkab Karanganyar siap memberi dukungan dalam percepatan pembangunan jalur KA bandara. Ketiga daerah itu telah memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta proyek KA bandara segera dikerjakan. Sesuai rencana, pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun depan sehingga pada 2018 jalur KA bandara telah rampung dibangun dan siap dioperasikan. “Jalur KA yang akan dibangun sama seperti di Bandara Kualanamu, Medan,” katanya.

Jalur terintegrasi Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan dibangun sepanjang 10 kilometer. Jalur tersebut akan melewati lahan baik milik pribadi maupun pemerintah.

Di Solo, Pemkot memetakan ada sekitar 37.550 meter persegi lahan di wilayah Kelurahan Kadipiro yang bakal terdampak jalur kereta bandara. Tanah itu dibutuhkan terkait rencana pembangunan jalur kereta bandara yang dirancang doble track.

“Harusnya pembebasan lahan dimulai tahun ini. Tapi sejauh ini belum ada pembahasan lagi dengan pemerintah pusat soal itu,” katanya.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mendukung percepatan proyek pembangunan jalur kereta bandara. Selama ini transportasi umum yang disediakan pemerintah baru sebatas Batik Solo Trans (BST). Selebihnya adalah angkutan umum yang dikelola swasta, seperti taksi. “Ke depan, kereta bandara diharapkan bisa memperlancar akses ke sana,” katanya.

Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, sebelumnya menyampaikan saat ini PT KAI telah mengantongi rekomendasi pembangunan jalur KA bandara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Rekomendasi itu diterima akhir Februari 2017.

Rekomendasi dari Gubernur itu sudah dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dipelajari lebih lanjut. Tinggal menunggu keputusan menteri, untuk mengurus izin-izin dan keperluan lain.

“Diperkirakan, pemberkasan syarat administratif memakan waktu hingga akhir tahun. Jadi kemungkinan proyek dimulai pada 2018,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya