Solopos.com, BALI — Kementerian BUMN tidak bisa melaksanakan transisi energi secara mandiri, tetapi harus mengajak banyak pihak untuk melakukan kolaborasi.
Pernyataan tersebut mencuat saat diskusi panel pada acara State-owned Enterprises (SOE) International Conference: Driving Sustainable and Inclusive Growth di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua Bali pada Senin (17/10/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Diskusi panel tersebut membahas Energy Transition and Green Development for Sustainable Growth. Diskusi tersebut melibatkan empat pembicara, yakni Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury, Direktur Energy Division Department Bank Pembangunan Asia Toru Kubo, President of Schlumberger Asia Amy Chua, dan Head Energy and Environmental Policy Amazon Web Service Ken Haig.
Pada kesempatan itu Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansury, menyampaikan komitmen Kementerian BUMN mendorong proses dekarbonisasi sebagai salah satu cara melakukan transisi energi.
Menurutnya, proses dekarbonisasi bisa menjadi lompatan besar bagi BUMN untuk merealisasikan ketahanan dan kemandirian energi. Dekarbonisasi adalah proses penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga : SOE International Conference di Nusa Dua Bali akan Dibuka Hari Ini
Pahala mengatakan ada banyak cara yang dapat dilakukan BUMN dalam melakukan dekarbonisasi, salah satunya bersinergi dengan sejumlah pihak.
“Transisi energi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena Indonesia sudah menetapkan target mencapai emisi net zero pada 2060 dan pengurangan emisi 32% pada 2030. Jadi saya rasa bagaimana BUMN mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon. Bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Pahala saat menjadi pembicara pada diskusi.
Harus Berkolaborasi
Kementerian BUMN memberikan contoh upaya mempercepat transisi energi. Salah satunya, Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan karyawan perusahaan pelat merah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.
Menurut Pahala, melonjaknya harga minyak dunia menjadi salah satu alasan untuk tidak menunda transisi energi. BUMN harus mulai mengembangkan sumber energi bersih dibandingkan membangun pembangkit listrik tenaga fosil.
Hal senada disampaikan President of Schlumberger Asia, Amy Chua. Amy mengungkapkan transisi energi tidak bisa dilakukan secara sendiri tetapi harus mengajak banyak pihak untuk melakukan kolaborasi.
Baca Juga : Luhut akan Membuka SOE International Conference di Nusa Dua Bali
“Dekarbonisasi akan menjadi agenda besar dalam dua dekade ke depan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan antara badan usaha swasta dengan pemerintah menjadi hal yang krusial,” jelas Amy.
Bukan hanya kolaborasi, Amy juga menyebut transisi energi harus dimulai dari perubahan paradigma dan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dia maksud berkaitan dengan membuka jalan bagi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil.
Direktur Energy Division Department Bank Pembangunan Asia, Toru Kubo, mengatakan ADB juga sudah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk membantu mengurangi ketergantungan sejumlah negara terhadap energi fosil dan beralih ke energi bersih.
Kubo menyoroti pembiayaan dalam upaya mewujudkan transisi energi. Menurutnya harus ada kebijakan tertentu terkait pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek dalam pembangunan berkelanjutan.
Pembiayaan Transisi Energi
“Pembiayaan menjadi isu yang krusial dalam transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Karena itu harus ada blended financing yang membuat kreditor bisa menerima dana untuk program mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun di sisi lain juga harus ditetapkan harga karbon yang baik,” ungkap Kubo.
Baca Juga : Erick Thohir: Transformasi Kementerian BUMN Menuju ke Arah yang Benar
ADB sudah bekerja sama dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam dalam melakukan transisi energi. Selain itu, ADB juga bekerja sama dengan institusi finansial regional dan global untuk membentuk Asset Regeneration Platform. Hal itu untuk meningkatkan investasi yang bankable di sektor perubahan iklim.
APAC Head of Energy and Environment Policy for Amazon Web Services (AWS) di Asia Pasifik dan Jepang, Ken Haig, juga menyampaikan komitmen membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena itu, pada 2019 Amazon mendirikan The Climate Pledge yang merupakan wujud komitmen dalam mencapai emisi net zero pada 2040.
“Sebagai bagian dari The Climate Pledge, kami juga menargetkan untuk menjalankan semua operasi kami dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2025. Kami akan dengan senang hati membantu Indonesia untuk membuat harga energi terbarukan menjadi lebih terjangkau,” jelas Ken.
Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada Senin-Selasa (17-18/10/2022) di Nusa Dua, Bali. Acara ini bagian dari Trade Investment and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.
SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek environment, social, and governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital, dan transisi energi.
Baca Juga : BUMN Kelola Rp15 Triliun untuk Perbaiki Akses Air Bersih 40 Juta Warga
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
