Transaksi Uang Elektronik Kena PPN? Begini Penjelasannya

Meski ada PPN untuk transaksi yang menggunakan uang elektronik, namun uang yang ada di dompet digital tetap tidak kena PPN.

 Ilustrasi transaksi digital keuangan. (bisnis.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi transaksi digital keuangan. (bisnis.com)

Solopos.com, SOLO — Transaksi keuangan secara digital mengalami pertumbuhan yang signifikan, salah satun lewat transaksi uang elektronik. Lantas apakah saat bertransaksi menggunakan uang elektronik akan kena pajak pertambahan nilai atau PPN?

Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi pertumbuhan yang pesat dari transaksi keuangan secara digital. BI memperkirakan sepanjang 2022, nilai transaksinya akan tumbuh 18,03 persen menjadi Rp360 triliun sepanjang 2022.

PromosiMengenal S.G. Alan Thomas, Atlet Serba Bisa yang Prakarsai Piala Thomas

Pesatnya transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan serta tak lepas dari kemudahan sistem pembayaran digital dan akselerasi perbankan digital.

Saat ini terdapat beberapa produk keuangan digital seperti dompet digital, aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh pengelola lokadagang elektronik, operator ojek daring, dan lainnya.

Pengenaan PPN merujuk Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada 7 Oktober 2021.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 UU HPP disebutkan, tarif PPN adalah sebesar 11 persen dan berlaku sejak 1 April 2022. PPN adalah pajak yang bisa dikatakan paling sering bersentuhan dengan masyarakat, meski tidak secara langsung. Pasalnya, hampir semua barang terkena pajak PPN.

Baca Juga: Emas Batangan, hingga Listrik Bebas PPN, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

PPN merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Seperti dikutip dari website Kementerian Keuangan, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN atau value added tax (VAT) dikenal juga dengan istilah goods and services tax (GST).

PPN adalah pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Tidak semua barang dikenai PPN, salah satunya adalah saldo uang elektronik.

Seperti dicantumkan dalam akun Instagram @ditjenpajak, ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam PMK itu, disebutkan bahwa uang yang ada di dompet digital, termasuk bonus poin, top-up point, reward point, dan loyalty point, merupakan barang yang tidak dikenai PPN.

Baca Juga: Ini Harga Mobil Setelah PPN Naik Jadi 11 Persen

Akan tetapi, PPN dikenakan bagi kegiatan layanan atau transaksi menggunakan uang elektronik, karena termasuk jasa kena pajak. Besaran pajak 11 persen ini bukan dihitung dari besarnya nominal transaksi yang kita lakukan.

Jika saldo di platform dompet digital kita ada Rp1 juta, maka tidak dikenai PPN. Namun, kalau ada transaksi atau pembayaran menggunakan saldo tersebut, maka akan dikenai pajak 11 persen.

Pengenaan pajak itu dihitung dari biaya layanan yang muncul terhadap transaksi yang telah kita lakukan. Misalnya, kita ingin melakukan pembayaran atas belanja sebesar Rp100.000 menggunakan saldo dompet digital atau uang elektronik.

Lalu, ada biaya layanan sebesar Rp5.000 menyertainya. Dari transaksi itu, PPN 11 persen dihitung dari biaya layanan yang timbul, yakni dari Rp 5.000. Karenanya besaran PPN yang dikenakan terhadap transaksi yang kita lakukan adalah 11 persen dikalikan biaya layanan Rp5.000, yakni sebesar Rp550.

Baca Juga: Setor Pajak Rp182 Miliar, 1.539 Warga Jateng Ditotal Hartanya Triliunan

Contoh lainnya, jika kita ingin membayar tagihan pembayaran menggunakan uang elektronik sebesar Rp500.000, kemudian atas pembayaran itu dikenai biaya layanan sebesar Rp3.000. Karena itu, PPN yang dikenakan adalah 11 persen dikali Rp3.000, maka sama dengan Rp330.

Begitulah cara menghitung besaran PPN pada transaksi memanfaatkan uang elektronik. Jadi, PPN bukan dihitung dari besarnya nominal uang yang dibelanjakan.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Masuki Musim Giling, DPR Minta Pemerintah Pastikan Stok Gula Aman

Pada awal Februari 2022, holding pabrik gula milik BUMN, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sudah mengimpor sebanyak 25.000 ton gula mentah.

Mantap, Pertamina: Harga BBM dan Elpiji Tidak Naik

Pertamina menegaskan tidak menaikkan harga BBM dan elpiji setelah ada persetujuan dari DPR terkait asumsi harga BBM di atas US$100 per barel.

Siap-Siap, Tarif Listrik Pelanggan di Atas 3.000 VA akan Naik

Kenaikan tarif pelanggan listrik di atas 3.000 VA bertujuan dapat menjaga keadilan dan berbagi beban.

IHSG Ditutup Menguat, Saham BMRI Diborong Asing

Saham BMRI diborong asing dan membuat IHSG ditutup menguat pada perdagangan Kamis (19/5/2022)

BRI (BBRI) akan Tambahi Modal PT BSI (BRIS) Lewat Rights Issue

BRI berkomitmen mendukung aksi right issue yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pada kuartal III/2022.

BEI Peringatkan Saham Sritex (SRIL) Berpotensi Delisting, Kok Bisa?

saham SRIL telah mengalami suspensi selama satu tahun sehingga menurut BEI berpotensi delisting.

Beli Furnitur IKEA Kini Dapat Asuransi, Cek Syaratnya

IKEA bekerja sama dengan PT PasarPolis Insurance Broker dan PT Asuransi Astra Buana dalam memberikan asuransi pada sejumlah furniture yang dijualnya.

Apresiasi 1,5 Juta Nakes, KPC PEN Salurkan Insentif Rp8,83 Triliun

Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) telah menyalurkan insentif untuk 1,5 juta nakes dengan total senilai Rp8,83 triliun.

Bank Indonesia Prediksi Penyaluran Kredit Kuartal II/2022 Tumbuh

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) perkiraan penyaluran kredit baru triwulan II/2022 hasil survei periode April 2022 sebesar 79,0% dan membuat Bank Indonesia memproyeksi penyaluran kredit bank lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2022.

Dorong Transformasi, Dirut BRI Sunarso Jadi Business Person of the Year

Pada acara Fortune Indonesia Summit 2022 tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai Business Person of the Year.

Bayar Tol Tak Lagi Pakai E-Toll dan Diganti MLFF, Ini Jawaban BPJT

Penerapan layanan nirsentuh pembayaran tol bukan hanya wacana, tetapi segera direalisasikan pada akhir 2022.

Favehotel Solo Raih Travellers' Choice Awards 2022 dari Tripadvisor

Favehotel Solo (Manahan Solo dan Solo Baru) berhasil meraih penghargaan Travelers’ Choice Awards 2022 dari TripAdvisor sebuah platform perjalanan terbesar di dunia pada Jumat (13/5/2022).

Begini Harapan CT pada PT Alo Bank Tbk. (BBHI) Dapat Cuan Tahun Ini

Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan perbankan selama ini tumbuh dari pinjaman yang disalurkan dan pendapatan di luar bisnis perbankan (fee based income). Pada tahap awal, Allo Bank belum akan fokus pada fee based income.

Pemerintah Yakin Defisit APBN 2022 4,3 Persen, Turun dari Asumsi Awal

Pemerintah meyakini defisit APBN 2022 mencapai 4,3% turun dibandingkan asumsi awal 4,85%

Siap-Siap, Harga 4 Komoditas Pangan Terpantau Naik Sejak Sepekan

Empat komoditas pangan mengalami kenaikan harga sejak sepekan terakhir