Transaksi Uang Elektronik Kena PPN? Begini Penjelasannya

Meski ada PPN untuk transaksi yang menggunakan uang elektronik, namun uang yang ada di dompet digital tetap tidak kena PPN.

 Ilustrasi transaksi digital keuangan. (bisnis.com)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi transaksi digital keuangan. (bisnis.com)

Solopos.com, SOLO — Transaksi keuangan secara digital mengalami pertumbuhan yang signifikan, salah satun lewat transaksi uang elektronik. Lantas apakah saat bertransaksi menggunakan uang elektronik akan kena pajak pertambahan nilai atau PPN?

Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi pertumbuhan yang pesat dari transaksi keuangan secara digital. BI memperkirakan sepanjang 2022, nilai transaksinya akan tumbuh 18,03 persen menjadi Rp360 triliun sepanjang 2022.

PromosiFajar Kebangkitan Industri Penerbangan Makin Terang

Pesatnya transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan serta tak lepas dari kemudahan sistem pembayaran digital dan akselerasi perbankan digital.

Saat ini terdapat beberapa produk keuangan digital seperti dompet digital, aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh pengelola lokadagang elektronik, operator ojek daring, dan lainnya.

Pengenaan PPN merujuk Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada 7 Oktober 2021.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 UU HPP disebutkan, tarif PPN adalah sebesar 11 persen dan berlaku sejak 1 April 2022. PPN adalah pajak yang bisa dikatakan paling sering bersentuhan dengan masyarakat, meski tidak secara langsung. Pasalnya, hampir semua barang terkena pajak PPN.

Baca Juga: Emas Batangan, hingga Listrik Bebas PPN, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

PPN merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Seperti dikutip dari website Kementerian Keuangan, PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN atau value added tax (VAT) dikenal juga dengan istilah goods and services tax (GST).

PPN adalah pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Tidak semua barang dikenai PPN, salah satunya adalah saldo uang elektronik.

Seperti dicantumkan dalam akun Instagram @ditjenpajak, ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam PMK itu, disebutkan bahwa uang yang ada di dompet digital, termasuk bonus poin, top-up point, reward point, dan loyalty point, merupakan barang yang tidak dikenai PPN.

Baca Juga: Ini Harga Mobil Setelah PPN Naik Jadi 11 Persen

Akan tetapi, PPN dikenakan bagi kegiatan layanan atau transaksi menggunakan uang elektronik, karena termasuk jasa kena pajak. Besaran pajak 11 persen ini bukan dihitung dari besarnya nominal transaksi yang kita lakukan.

Jika saldo di platform dompet digital kita ada Rp1 juta, maka tidak dikenai PPN. Namun, kalau ada transaksi atau pembayaran menggunakan saldo tersebut, maka akan dikenai pajak 11 persen.

Pengenaan pajak itu dihitung dari biaya layanan yang muncul terhadap transaksi yang telah kita lakukan. Misalnya, kita ingin melakukan pembayaran atas belanja sebesar Rp100.000 menggunakan saldo dompet digital atau uang elektronik.

Lalu, ada biaya layanan sebesar Rp5.000 menyertainya. Dari transaksi itu, PPN 11 persen dihitung dari biaya layanan yang timbul, yakni dari Rp 5.000. Karenanya besaran PPN yang dikenakan terhadap transaksi yang kita lakukan adalah 11 persen dikalikan biaya layanan Rp5.000, yakni sebesar Rp550.

Baca Juga: Setor Pajak Rp182 Miliar, 1.539 Warga Jateng Ditotal Hartanya Triliunan

Contoh lainnya, jika kita ingin membayar tagihan pembayaran menggunakan uang elektronik sebesar Rp500.000, kemudian atas pembayaran itu dikenai biaya layanan sebesar Rp3.000. Karena itu, PPN yang dikenakan adalah 11 persen dikali Rp3.000, maka sama dengan Rp330.

Begitulah cara menghitung besaran PPN pada transaksi memanfaatkan uang elektronik. Jadi, PPN bukan dihitung dari besarnya nominal uang yang dibelanjakan.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Aksi Gladiator Rampokan Macan, Satu Penyebab Punahnya Harimau Jawa

+ PLUS Aksi Gladiator Rampokan Macan, Satu Penyebab Punahnya Harimau Jawa

Aksi pertarungan antara manusia dengan hewan sebagai tontonan publik layaknya gladiator pernah berlangsung di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, berjuluk Rampokan Macan yang diduga menjadi salah satu penyebab menyusutnya populasi hingga punahnya harimau Jawa.

Berita Terkini

Selamat! Inilah Pemenang Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2021

Setelah melalui rangkaian proses penjurian, terpilih 42 pemenang Lomba Foto Astra dan 42 pemenang Anugerah Pewarta Astra 2021 baik dari kategori wartawan dan umum.

Luhut Sebut UEA Investasi di IKN US$20 miliar

Uni Emirat Arab (UEA) akan berinvestasi US$20 miliar di kawasan IKN Nusantara

Semen Gresik Laksanakan Overhaul Major, Sukses Zero Accident

PT Semen Gresik (PTSG) Pabrik Rembang melaksanakan kegiatan overhaul major (pemeriksaan total) 2022.

2021, Manulife Indonesia Cairkan Klaim Nasabah Rp8,9 Triliun

Sepanjang 2021, Manulife Indonesia meraih pendapatan bersih premi asuransi Rp12,1 triliun atau meningkat 42% dibandingkan dengan 2020.

Awas, Money Game Ilegal dan Robot Trading Masih Menjamur

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengatakan dengan realitas yang ditemukan oleh timnya ini, maka masyarakat diminta berhati-hati dalam memilih penawaran investasi dan menggunakan pinjaman online.

NIK Jadi NPWP, Tak Semua Harus Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penggunaan NIK sebagai NPWP tak lantas menyebabkan orang pribadi membayar pajak.

Sukses Terapkan Transformasi, BRI Raih Predikat Best of The Best BUMN

BRI mendapatkan apresiasi dengan dinobatkan sebagai Best of The Best BUMN dalam BUMN Entrepreneurial Marketing Awads 2022 yang diadakan oleh Markplus.Inc.

APBN Pada April 2022 Surplus 0,58 Persen, Ini Penopangnya

Surplus APBN 2022 pada April 2022 ini berbanding terbalik dengan posisi APBN 2021 yang masih defisit. Selain itu, surplus April naik dari posisi bulan sebelumnya.

Sesi I, IHSG Merosot Lebih dari 1 Persen, Asing Lepas BBRI, PTBA, ADRO

IHSG melemah 1,1% atau 76,44 poin ke level 6.841,7 pada akhir sesi I pukul 11.30 WIB.

Tinggal 38 Hari, Peserta PPS 48.002 Wajib Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat terdapat 48.002 wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS.

Keran Ekspor CPO di Buka, Harga Minyak Goreng Masih Mahal

Harga minyak goreng curah justru masih jauh dari Harga Eceran Tertinggi atau HET Rp14.000 per liter meski ekspor CPO dan minyak goreng sudah dibuka sejak hari ini, Senin (23/5/2022).

2 Koperasi Kena Sanksi Kementerian Koperasi dan UMKM

Pemberian sanksi 2 koperasi itu berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi terhadap KSP-FIM maka diputuskan pemberian sanksi “Dalam Pengawasan Khusus”.

Program Kartu Prakerja Gelombang 30 Dibuka, Begini Cara Agar Lolos

Program Kartu Prakerja gelombang 30 resmi dibuka, Sabtu (21/5/2022). Informasi tersebut dibagikan langsung melalui akun Instagram resminya@prakerja.go.id.

Sejam Dibuka, IHSG di Zona Merah, Turun ke Level 6.885,60

Baru sejam dibuka, perdagangan IHSG berada di zona merah pada Senin (23/5/2022).

Ini 10 Orang Terkaya di Indonesia 2022 Versi Forbes, Berikut Daftarnya

2 pemilik Grup Djarum masih menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2022.