Solopos.com, SRAGEN — Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sragen tertinggi di Soloraya. Bahkan di tingkat nasional, Sragen menempati peringkat kedelapan.
Implementasi ETPD merupakan instruksi pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen merealisasikan itu mengoptimalkan transaksi nontunai di semua bidang.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menjelaskan ETPD merupakan upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran tunai menjadi nontunai. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Intinya semua daerah di Indonesia diperintahkan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah. Pemkab Sragen melaksanakan perintah itu dengan melaksanakan transaksi nontunai di semua bidang,” ujarnya kepada Solopos.com, Rabu (30/11/2022).
Sebelumnya, transaksi nontunai dilakukanbaru sebatas pada transaksi pemerintah. Mulai dari belanja pemerintah, pendapatan pemerintah, sampai ke level desa dan sekolah. Mulai 2022, transaksi nontunai digencarkan untuk transaksi masyarakat umum.
Baca Juga: 134 Pedagang di CFS Wonogiri Kini Mulai Gunakan QRIS
Dwiyanto melihat sejumlah warga sudah ada yang memulai bertransaksi secara nontunai. Untuk optimalisasi transaksi nontunai, 100 pedagang di Pasar Bunder dan Pasar Kota diedukasi praktik melakukan transaksi Nontunai di Pendapa Sumonegaran Sragen, Selasa (29/11/2022). Mereka dikenal dengan quick respons code Indonesian standard (QRIS) dan bagaimana cara menggunakannya.
“Transaksi nontunai itu banyak keuntungannya. Yang paling utama adalah keamanan dalam bertransaksi dan tidak kesulitan untuk pengembalian. ETPD di Sragen pada semester I 2022 menduduki peringkat ke-8 nasional dan tertinggi di Soloraya,“ jelas dia.
E-Parkir
Dwiyanto menyebut semua transaksi belanja dan pendapatan di Pemkab sudah mengarah ke nontunai dan nilainya sudah 98%. Sekitar 2% sisanya untuk e-parkir yang sekarang masih diupayakan Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen.
Baca Juga: QRIS Kini Mulai Menyasar Masjid di Wonogiri
“Untuk pasar nanti dikoordinasi Diskumindag [Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan]. Kalau BPKPD sifatnya hanya mengoordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD),“ katanya.
Dalam sosialisasi penggunaan QRIS, Pemkab Sragen melibatkan Bank Indonesia dan Bank Jateng Cabang Sragen. Ketua Tim Pemasar Bank Jateng Kantor Cabang Sragen, CH. Yos Prihatmoko, mengatakan pihaknya memfasilitasi pembuatan rekening tabungan QRIS. Selain itu, Bank Jateng juga memfasilitasi aplikasi QRIS bagi pedagang supaya mendapatkan kode QR dan mengawal program itu berjalan intensif.
Kepala Sistem Pembayaran Bank Indonesia Solo, Indiyah Pratiwi, menjelaskan selama ini sektor UMKM masih menggunakan transaksi tunai. Padahal, menurutnya, transaksi tunai itu banyak dampak negatifnya. Sebut saja bercampur dengan uang pribadi, tidak tercatat transaksinya, potensi uang palsu tinggi, potensi uang kas hilang, dan repot mencari uang kecil untuk kembalian.
Baca Juga: Bank Muamalat Luncurkan Fitur Buka Rekening Online Via Muamalat DIN
Sementara keuntungan pembayaran nontunai ada lima, yakni keren dan kekinian, transaksi cepat dan pengeluaran tercatat, aman dan terlindungi karena diawasi BI, lebih higienis tanpa kontak fisik, serta efisien tanpa uang kembalian dan bebas biaya.
QRIS sekarang bisa digunakan untuk transaksi lewat 42 bank, 27 nonbank, dan didukung koneksi di 4 switching nasional serta diperkirakan pengguna QRIS sudah lebih dari 100 juta orang
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
