SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai tidak transaparan, sama halnya dengan pembangunan gedung baru DPR. Karena itu, pembangunan gedung DPD yang diperkirakan menelan dana Rp 30 miliar per gedung tersebut harus ditolak. Hal itu disampaikan peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, Sabtu (25/6).
Roy menengarai, pembangunan gedung DPD mulai samar-samar terdengar tahun lalu. Setelah itu informasi yang beredar di tataran publik simpang siur. Hal ini mengundikasikan bahwa rakyat tidak mengetahui pasti mengenai rencana pembangunan gedung terebut. Menurut dia, dengan anggaran cukup besar, sampai kini tidak jelas bagaimana disain dan peruntukan gedung DPD di tiap provinsi tersebut. Anggaran Rp 30 miliar untuk satu gedung juga dirasakan Roy cukup mahal, apalagi di daerah yang jauh dari ibu kota. [dtc/dtp]