Tutup Iklan
Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bali Sutrisno (tengah) membacakan surat pernyataan menjamin penyampaian petisi dihadapan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Nandang R Astika (kiri) dan Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), Jumat (25/1/2019). (Bisnis-Ni Putu Eka Wiratmini)

Solopos.com, DENPASAR -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menandatangani surat pernyataan untuk menjamin petisi dari Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) tersampaikan kepada pemerintah pusat. Petisi itu berisi penolakan remisi terhadap terpidana pembunuhan wartawan, I Nyoman Susrama.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bali Sutrisno menjamin petisi tersebut akan tersampaikan ke Menteri Hukum dan HAM setidaknya pada Senin (28/1/2019). Rencananya, SJB akan kembali ke Kanwil Kemenkum HAM Bali pada Jumat (1/2/2019) untuk menanyakan hasil penyampaian petisi tersebut.

“Kami sangat sependapat dengan kawan-kawan atau rasa kebatinan kawan-kawan terhadap almarhum kapasitas kami hanya dalam kapasitas meneruskan,” katanya, Jumat (25/1/2019), saat menerima aksi damai di depan kantornya di Denpasar.

Dia menuturkan Susrama telah mengajukan keringanan hukuman sejak 2014 lalu. Namun saat itu permohonan terpidana tersebut tidak dikabulkan. Pada 2015, pengajuan keringanan hukuman kembali dilakukan dan tetap ditolak.

Namun, pada kali ketiga pengajuan yakni 2017 lalu, permohonannya dikabulkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No 29/2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang menjadikan permohonan Susrama dikabulkan. Sesuai dengan berkas yang diterima, Susrama yang sudah dipenjara lebih dari lima tahun menjadi faktor diberikannya remisi. Selain itu, selama di dalam penjara Susrama dinilai berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

“Haknya [Susrama] adalah mengajukan dan Kanwil maupun lapas punya kewajiban untuk meneruskan, kalau masalah pusat memberi atau tidak bukan kasus kami,” katanya.

Kuasa hukum SJB I Made Suardana mengatakan telah terjadi kecatatan hukum dalam pemberian remisi terhadap Susrama tersebut. Keputusan presiden ini seperti menyamakan kasus Surama dengan pidana lainnya.

Adapun tindak pidana yang dilakukan Susrama dinilai berbeda dengan kasus hukum lainnya. Hal itu karena, pertama, menyangkut korban yang dibunuh merupakan jurnalis sehingga telah meruntuhkan pilar demokrasi. Kedua, kasus ini begitu mendapatkan atensi publik. Pemerintah dinilai tidak cermat dalam memberikan catatan khusus terhadap Susrama sehingga memberikan remisi.

“Seharusnya kasus ini dibuka dulu pada publik, karena tidak adanya dengar pendapat, kita menganggap remisi ini terselubung yang nyaris kita tidak dapat ketahui,” katanya.

Menurutnya, Kepres ini akan menjadikan masa hukuman Susrama semakin singkat. Susrama sendiri sudah dipenjara selama 10 tahun. Pemberian remisi hukuman penjara menjadi 20 tahun akan membuat masa hukuman Susrama tinggal 10 tahun lagi. Hal ini belum termasuk pemotongan hukuman bebas bersyarat maupun remisi bulanan.

“Artinya Susrama tidak lama lagi akan bebas jika ini diterapkan, maka cabut pemberian remisi terhadap Susrama,” katanya.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten