Tolak Reklamasi, Anies Dianggap Luhut Belum Tahu Data

Luhut Pandjaitan menduga sikap Anies Baswedan menolak reklamasi Teluk Jakarta karena yang bersangkutan belum tahu data.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal rencana calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menolak melakukan reklamasi di Teluk Jakarta. Dia menduga Anies belum tahu data sebenarnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seusai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/4/2017), Luhut mengemukakan Pemerintah siap menjelaskan secara perlahan dan baik-baik kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih.

Dia menyebutkan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan agenda yang memuat kepentingan Jakarta sekaligus kepentingan nasional. Pasalnya, kata Menko Maritim, penurunan muka tanah permukaan tanah 17,5-23 cm.

“Mungkin Pak Anies belum tahu data. Setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran-pikiran yang lebih jernih,” ujarnya. Baca juga: Ditanya Ahok Soal Nasib Pulau Reklamasi, Anies Bicara Bukit Duri.

September 2016 lalu, Luhut telah merestui kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta karena dinilai tidak ada kesalahan. “Iya [lanjut]. Enggak ada masalah to. Sudah diteliti enggak ada yang salah,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jumat (9/9/2016) lalu.

Dia mengungkapkan tidak ada alasan untuk menghentikan proyek tersebut karena memang sedari awal tidak ada yang salah. Luhut mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan aspek legalnya, lingkungan hidup, dan teknis, tidak ada alasan untuk menghentikan itu.

Secara tidak langsung, keputusan Luhut juga menganulir keputusan Menko Kemaritiman terdahulu yakni Rizal Ramli yang menghentikan proyek reklamasi Pulau G. Selain itu, dengan adanya keputusan itu maka pengembang juga bisa melanjutkan kembali proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam perkembangan terakhir, pemerintah pusat memutuskan segera membangun 4,5 km tanggul laut di wilayah pesisir DKI Jakarta pada tahun ini. Proyek itu merupakan bagian pertama dari realisasi pembangunan tanggul laut sepanjang 20 km yang menjadi bagian pemerintah pusat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan sisa 100 km dari total panjang pantai 120 km alias giant sea wall akan menunggu kajian dari tim ahli Korea Selatan. Kajian tersebut, tuturnya, juga termasuk wilayah reklamasi 17 pulau yang sempat menjadi polemik.

“Tahun ini baru 4,5 km yang di Kamal, Pluit dan Kalibaru, sedangkan [tim ahli] Korea [Selatan] ini sedang mempelajari sisanya yang tanggul besarnya yang giant sea wall itu sambil membuat alternatif yang reklamasi itu masuk atau enggak,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/3/2017).

Menteri PUPR menyatakan pembangunan NCICD tidak bertujuan untuk melakukan pengendalian banjir Jakarta, melainkan untuk perbaikan lingkungan. Basuki memaparkan Jakarta mengalami penurunan muka tanah hingga 11-12 cm per tahun, sehingga pada 2030 tidak ada lagi sungai yang mengalir ke laut.