SOLOPOS.COM - Mendikbud Muhadjir Effendy (Dok/JIBI/Solopos/Antara)

Politikus Demokrat menyarankan Mendikbud meneruskan Kurikulum 2013 (K-13) ketimbang membuat kebijakan sistem 5 hari sekolah.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menyarankan Mendikbud Muhadjir Effendi sebaiknya melanjutkan kurikulum 2013 warisan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang memberlakukan full day school. Menurut politikus Demokrat itu, kebijakan 5 hari sekolah itu terus mendapat kritik dari masyarakat.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Padahal, Mendikbud beralasan kebijakan itu betujuan untuk membangun karakter dan wawasan kebhinekaan bagi siswa. “Kalau tujuan kebijakan Pemerintah tersebut untuk membangun kharakter dan wawasan kebinekaan, sebetulnya pemerintah tinggal melanjutkan saja kebijakan Pemerintahan SBY tentang Kurikulum 2013 [K-13],” ujar Teuku, Minggu (18/6/2017).

Teuku mengatakan bahwa untuk menghadapi era globalisasi, kebijakan K-13 telah mengamanatkan seluruh mata pelajaran untuk membentuk murid agar mempunyai kompetensi sikap, kompetensi ketrampilan, dan kompetensi pengetahuan.

“Bila dikaitkan wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan, dalam K-13 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah diperluas menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN),” ujarnya.

“Dalam konteks itu, pendekatan hafalan telah diubah menjadi pendekatan kasus sehingga siswa dapat memahami dari pendekatan Pancasila, UUD, Kebhinekaan, dan NKRI,” kata Wasekjen DPP Partai Demokrat itu.

Untuk itu, ia mengungkapkan Komisi X meminta kepada Mendikbud agar mengkaji lagi soal kebijakan baru itu. “Walaupun demikian, kami telah mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut serta meminta Pemerintah terlebih dahulu untuk berkoordinasi, baik dengan dengan ormas-ormas Islam seperti, MUI, NU dan Muhammadiyah, maupun dengan para kepala daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong kebijakan Kemendikbud untuk membangun karakter anak didik. Akan tetapi, kebijakan penguatan karakter itu tidak boleh sampai menimbulkan keresahan di masyarakat, apalagi sudah muncul sejumlah penolakan elemen masyarakat.

“Tentu kita memberikan perhatian serius terkait hal ini. Niat baik memajukan pendidikan di Indonesia harus kita dukung. Namun sejauh mana Kemendikbud telah mengkaji kebijakan tersebut,” ujarnya.

Ibas mepertanyakan apakah kajiannya sudah secara komprehensif atau belum. Membangun karakter anak didik di sekolah tidak serta merta menambah jam belajar siswa dan justru mengorbankan waktu bersosialisasi bersama lingkungan dan bersama keluarga,” ujar Ibas.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR pada Selasa pekan lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan bahwa ada kesalahpahaman sejumlah elemen masyarakat terhadap rencana kebijakan tersebut. Mendikbud menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak akan membuat sistem belajar Madrasah Diniyyah terganggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya