Tol Surmadu yang digratiskan oleh Presiden Jokowi rupanya merugikan pihak kepolisian. Inilah penjelasannya.
Madiunpos.com, SURABAYA – Banyak yang senang dengan digratiskannya tarif Jembatan Suramadu. Tetapi mungkin tidak bagi polisi. Polisi mesti bekerja keras akibat kebijakan Presiden Jokowi tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Apa pasal? Selama ini diketahui jika pelaku curanmor selalu membawa dan menjual hasil curiannya ke Madura. Dan jalan tercepat menuju ke Pulau Garam itu adalah Jembatan Suramadu.
“Kami sudah berbicara dengan wali kota (Surabaya) dan juga Kapolrestabes Surabaya. Kami belum bisa menilai, kami akan melakukan evaluasi,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi, Sabtu (13/6/2015).
Arnapi mengatakan, gratisnya Suramadu sedikit banyak merugikan upaya polisi dalam mengungkap kasus curanmor. Polisi biasanya mengandalkan CCTV yang ada di loket sebelum masuk ke Jembatan Suramadu.
“Saat membayar tiket kan pelaku otomatis melambatkan kendaraannya. CCTV bisa menyorot pelaku dan kendaraan yang dibawanya,” lanjut Arnapi.
Tanpa membayar tiket, maka laju kendaraan pelaku curanmor bakal lebih cepat dan bakal tak terekam oleh cctv. Meskipun terekam, hasil rekaman pasti tidak bagus.
Tetapi Arnapi mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Arnapi sadar bahwa setiap kebijakan selalu ada risikonya. Arnapi mengatakan bahwa pihaknya kini harus bekerja lebih keras melakukan pengamanan lebih di wilayah Kenjeran yang masuk wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu.
“Kami akan meningkatkan operasi. Sebelumnya sudah ada operasi rutin, tetapi akan lebih kami tingkatkan lagi. Mudah-mudahan tidak ada dampak buruk yang menonjol dari kebijakan ini,” ujar Arnapi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
