Tol Jogja-Solo akan Dibuat Melayang

Tol Jogja-Solo diusulkan akan dibuat melayang agar tidak terbentur masalah pembebasan lahan.

Solopos.com, JAKARTA — Target pembangunan ruas-baru pemerintah akan terus berlanjut, terutama setelah mengajukan dua infrastruktur jalan tol dalam masterplan ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum. Proyek prioritas yang akan ditampilkan antara lain jalan tol Yogyakarta-Solo, serta jalan tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Terkait hal tersebut, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan kajian terhadap ruas Jogja—Solo yang diproyeksikan memiliki panjang 40,5 Km dengan nilai investasi mencapai Rp2,33 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Sultan DIY Hamengkubuwono X, muncul gagasan membangun ruas tol tersebut secara melayang supaya tidak ada kesulitan dalam pembebasan lahan. “Pak Sultan mengusulkan khusus Jogja—Solo bagaimana kalau dibikin elevated. Pakai elevated tidak pake pembebasan lahan,” katanya

Adapun, ruas itu akan disatukan dengan BPJT ruas Tol Cigatas yang diusulkan UEM Group Berhard asal Malaysia dan PT Jasa Marga (Persero). Kedua prakarsa tengah menyusun kajian feasibility study proyek ini. Namun, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan pelelangan Tol Cigatas terlebih dahulu.

Berdasarkan dokumen rencana induk konektivitas ASEAN, indikasi kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara anggota ASEAN adalah sebesar USD110 miliar atau setara Rp1.430 triliun tiap tahun.

Tak hanya itu, infrastruktur konektivitas baru juga akan dibangun menuju Kawasan Borobudur, yakni Jalan Tol Bawen-Yogyakarta. Dalam perencanaan Kementerian PUPR studi kelayakan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta bakal dipercepat dari jadwal semula yang sedianya dilakukan pada 2018.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari mengatakan menurut analisis Kementerian Pariwisata, jalan tol tersebut bisa menjadi pemicu percepatan Borobudur sebagai KSPN. Untuk studi kelayakan, Rido memperkirakan hanya membutuhkan waktu 6 bulan saja. termasuk kesiapan lahan seraya menyiapkan jumlah anggaran yang dibutuhkan.

“Saya kira belum soal anggarannya nanti akan dihitung dari pra studi kelayakannya dan ini akan dilelangkan nanti,” tandasnya

Di sisi lain, kendala pembebasan lahan yang tetap menjadi persoalan klasik bagi pemerintah, membuat rencana pembangunan jalan tol melayang terus digencarkan. Selain ruas Jakarta-Cikampek elevated yang diusulkan Jasa Marga, PT Hutama Karya, memproyeksikan, salah satu ruas, Medan—Binjai senilai Rp1,6 triliun mengalami pembengkakan investasi lantaran akan dibangun secara elevated atau melayang.

Direktur Utama Hutam Karya I Gusti Ngurah Putera mengatakan pembangunan ruas sepanjang 18 km itu, separuhnya akan dirancang secara melayang. Hal itu dilakukan lantaran pembebasan lahan sekitar 60 meter di kota Medan yang tergolong padat sulit dilakukan. Dia pun memproyeksikan kebutuhan pembangunan untuk ruas yang dibuat secara menggantung hampir dua kali lipat dibandingkan jalan tol non layang. Putera mengatakan masih ada satu seksi di ruas itu yang belum terbebaskan.

“Ini sedang dihitung berapa nilai perubahannya, nanti akan kami mintakan amandemen PPJT-nya ke BPJT,” ujarnya.