Pengamat transportasi menilai tol layang Jogja-Solo kontraproduktif dengan pembangunan transportasi publik.
Solopos.com, SOLO — Kalangan pengamat transportasi menilai wacana pembangunan tol layang Jogja-Solo sepanjang 40,5 km dengan nilai investasi Rp2,33 triliun kontraproduktif dengan pembangunan transportasi publik.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengemukakan pembangunan proyek infrastruktur yang tengah dikaji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut idealnya memerhatikan dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya.
Pakar transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini mengatakan konsekuensi logis operasional tol adalah meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. “Ketika ada tol, pasti orang berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi. Angkutan umum yang selama ini jadi andalan akan sangat berpengaruh,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Senin (7/11/2016) sore.
Djoko menyebutkan tol Jogja-Solo juga berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan di dalam kota yang terhubung. “Ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya konektivitas, kendaraan pribadi yang masuk juga akan bertambah. Ada sisi positifnya, tapi juga kepadatan lalu lintas di kota yang terhubung akan meningkat,” papar dia.
Wacana pembangunan tol Jogja-Solo, menurut Djoko, sebenarnya pernah mencuat pada 2010 lalu. Dia mengungkapkan jalan yang dilalui dipilih lewat sisi utara jalan utama Jogja-Solo.
“Kalau lewat utara jalan Jogja-Solo, dampaknya besar sekali. Lebih dari 60% sumber mata air tertutup. Selain itu, situs candi juga banyak yang terdampak pembangunan. Proyek waktu itu dianggap tidak feasible dan urung dilanjutkan.”
Alih-alih membangun tol layang Jogja-Solo, Djoko menyarankan pemerintah mencari solusi transportasi berkelanjutan dengan pembangunan transportasi publik di berbagai wilayah sehingga tingkat penggunaan kendaraan pribadi tidak terus melejit.
“Daripada dipakai untuk membangun jalan tol, uangnya yang cukup besar bisa dialokasikan untuk pembangunan transportasi publik di berbagai daerah. Ini jadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas. Membangun jalan hanya solusi jangka pendek, ujung-ujungnya pemakaian kendaraan pribadi meningkat dan membuat persoalan baru,” ujar dia.
Proyek Strategis Nasional
Senada dengan Djoko, pengamat transportasi dari UNS Solo, Budi Yulianto, berpendapat pembangunan jalan layang kontraproduktif dengan ikhtiar pembangunan transportasi publik yang secara bertahap sedang dikerjakan.
“Nantinya ada kereta api ke bandara. Bandara Solo dan Jogja akan terhubung. Mau ada KRL juga. Prameks dan bus jurusan Solo-Jogja juga bakal terdampak,” kata dia.
Budi mengakui kapasitas jalan Jogja-Solo saat ini memang perlu penambahan. Namun, dia berpesan agar Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebelum merealisasikan gagasan tol layang.
“Pembangunan harusnya saling menunjang proyek strategis nasional. Memang butuh solusi cepat untuk mengatasi minimnya kapasitas jalan, tapi perlu juga mengakomodasi kepentingan lain. Harus ada koordinasi dulu,” jelas dia.
Menurut Budi, pembangunan jalan layang merupakan solusi instan untuk mengatasi kekurangan kapasitas jalan. Namun, dia lebih menyarankan konsep pembangunan transportasi berkelanjutan ketimbang pembangunan infrastruktur yang hanya memecahkan persoalan kepadatan lalu lintas sementara.
“Pengembangan lalu lintas bisa saja mentok karena jalan susah bertumbuh. Tapi pembangunan transportasi berkelanjutan harus terus diupayakan. Memang tidak mudah. Tapi caranya bukan dengan potong jalur. Sekarang tinggal melihat komitmen pemerintah pusat seperti apa,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
