Solopos.com, SOLO -- Tokoh pemuda Kota Solo BRM Kusumo Putro meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM selama dua pekan setelah 25 Januari 2021.
Kusumo menilai selama dua pekan terakhir penerapan PPKM Jawa-Bali kurang berhasil jika menilik masih tingginya angka kasus Covid-19.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Rencana perpanjangan PPKM Jawa-Bali saya pikir tidak akan efektif. Sebab dalam dua pekan penerapan PPKM ternyata tidak mampu menekan angka kasus Covid-19. Pada beberapa daerah angka kasusnya masih tinggi,” tutur Kusumo Putro, Minggu (24/1/2021).
Baca juga: Cawabup Terpilih Klaten Yoga Hardaya Dilaporkan ke Polisi, Apa Tanggapan Sri Mulyani?
Menurut tokoh pemuda Solo ini, ketimbang perpanjangan PPKM, pemerintah sebaiknya fokus pada program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan.
Pemerintah harus melakukan langkah taktis agar program vaksinasi bisa lebih cepat dan menjangkau sehingga semakin warga.
Dengan begitu akan lebih cepat terwujud herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19. “Pastikan vaksin tersedia. Olah bahan baku vaksin yang sudah ada menjadi vaksin dan distribusikan kepada masyarakat,” sambungnya.
Baca juga: 2 Acara Hajatan Dibubarkan Tim Cipta Kondisi Solo, Lurah Ngaku Kecolongan
Bergerak Masif
Kusumo juga mendorong pemerintah bergerak masif menyosialisasikan pentingnya program vaksinasi. Tujuannya agar program itu tidak ditolak masyarakat. Dengan demikian cakupan vaksinasi Covid-19, utamanya Jawa-Bali lebih optimal.
“Secara kepadatan penduduk kan paling tinggi Jawa-Bali. Saya usul agar wilayah ini menjadi prioritas pertama vaksinasi. Lakukan percepatan program vaksinasi dengan langkah-langkah taktis. Jangan malah bicara perpanjangan PPKM,” kata pemuda Solo ini.
Baca juga: Wali Kota Solo, Gubernur, hingga Danrem Antar Gunawan Wirosaroyo Ke Peristirahatan Terakhir
Kusumo melihat penerapan kebijakan PPKM Jawa-Bali dua pekan terakhir sangat memberatkan masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro. Mereka mengalami penurunan pendapatan secara signifikan karena rendahnya mobilitas warga.
Bila kondisi itu harus berlanjut dua pekan lagi, Kusumo khawatir akan memunculkan persoalan sosial baru. “Usaha kecil sangat terpukul selama penerapan PPKM. Nanti saya khawatir bisa terjadi persoalan sosial bila PPKM berlanjut,” urainya.
Baca juga: 248.600 Vaksin Sinovac Tiba di Jateng, 32 Kabupaten/Kota Siap Vaksinasi
Kekhawatiran Kusumo mendasarkan beratnya beban hidup yang harus dipikul masyarakat kecil selama masa PPKM. Mereka menjadi susah mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu bisa memicu warga menjadi stres.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
