Tokoh Agama Papua Kecam Gubernur Lukas Enembe Tak Patuh Hukum

Para tokoh agama itu mengingatkan Lukas Enembe agar takut kepada Tuhan.

 Tokoh agama Papua, Pendeta Alberth Yoku. (Antara)

SOLOPOS.COM - Tokoh agama Papua, Pendeta Alberth Yoku. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Meskipun dibela ribuan orang pendukungnya, Gubernur Papua Lukas Enembe  dikecam sejumlah tokoh agama di Papua.

Para tokoh agama itu mengingatkan Lukas Enembe agar takut kepada Tuhan.

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

Tokoh agama Papua, Pendeta Alberth Yoku mengingatkan Gubernur Papua Lukas Enembe akan tanggung jawab kepada Tuhan.

“Siapa pun kita dari agama mana pun, kita diajarkan untuk takut pada Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab dalam melayani masyarakat umum,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

Penegasan itu kata dia, sebagai wujud dari janji sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianut masing-masing pejabat publik.

Baca Juga: Pengacara: Gubernur Papua Lukas Enembe Susah Berbicara

“Tiap-tiap orang diambil sumpah jabatan di atas kitab suci, itu berarti ada tangan Tuhan ikut menduduki sumpah jabatan tersebut,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Alberth terkait mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan pemeriksaan oleh KPK.

“Yang terjadi pada gubernur Papua saat ini, baik bupati, wali kota di Papua dan di seluruh Indonesia, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah ia perbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku. Seorang pejabat publik harus bersikap proaktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” katanya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Dia menyatakan sikap proaktif dan kerja sama dengan pihak penegak hukum adalah langkah menyelesaikan masalah.

Hukum juga menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar.

Sekretaris Umum Gereja Kingmi Papua, Pendeta Yonas Wenda. (Antara)

Kalau pun benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab.
Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Baca Juga: Lukas Enembe Beralasan Sakit, KPK: Kami Punya Dokter Andal

Pendeta Alberth Yoku menambahkan bahwa hukum akan menempatkan seseorang dalam posisi benar dan salah.

Maka dari itu, tidak ada salahnya Gubernur Papua Lukas Enembe maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran atas nama Tuhan.

Sekretaris Umum Gereja Kingmi Papua, Pendeta Yonas Wenda, meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, agar mengikuti proses hukum yang saat ini ditangani KPK.

Baca Juga: Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

“Gubernur (Papua) Lukas Enembe disarankan disarankan mengikuti proses hukum di KPK setelah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, ” kata dia, di Jayapura.

Terkait demonstrasi membela Enembe yang dilaksanakan pada 20 September lalu, dia menyatakan aksi itu merupakan kegiatan yang tidak pantas dipertontonkan karena memperlihatkan ketidakpahaman akan proses hukum serta provokasi untuk kepentingan sepihak.

“Sebagai tokoh agama mengharapkan Gubernur (Papua) Lukas Enembe mengikuti proses hukum,” kata dia.

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak Gugat Kemenkes & BPOM ke Pengadilan

      Para wakil korban gagal ginjal akut pada anak menggugat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sejumlah industri farmasi.

      2 Hakim Agung Ditangkap, Ketua Mahkamah Agung: Kami Hormati Tindakan Hukum KPK

      MA menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap dua hakim agung, yaitu Sudrajad Dimyati (SD) dan Gazalba Saleh (GS).

      Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

      Kejagung menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

      Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Terima Penghargaan Antikorupsi dari Qatar

      Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menerima penghargaan tertinggi di bidang pemberantasan korupsi dari Pemerintah Qatar.

      Kasus Korupsi Jiwasraya: Kejagung Sita Aset Benny Tjokro Seluas 33,9 Hektare

      Kejagung kembali menyita aset milik Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT ASABRI (persero).

      Poltracking: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Melesat Jadi 73,2 Persen

      Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang 2022 relatif terus mengalami peningkatan

      Korsleting, Dugaan Penyebab Kebakaran Gedung Kemenkumham

      Penyebab kebakaran gedung Kemenkumham diduga karena korsleting.

      Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi

      Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 UNS Solo menggelar pameran fotografi bertajuk Documentary Komunikaxxi pada Senin-Rabu (5-7/12/2022).

      Polemik UU KUHP, Asita: Tak Ada Pembatalan Massal Wisatawan ke Bali

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Polemik UU KUHP, Australia Ingatkan Warganya Hati-hati di Indonesia

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Aiptu Warsito Terpilih jadi Kusir Kereta Kaesang-Erina, Ini Rekam Jejaknya

      Pemilihan Aiptu Warsito sebagai kusir kereta kuda Kaesang ternyata karena rekam jejaknya.

      Ada 52 Juta Penerima Bansos Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp31 Triliun!

      Data fiktif 52 juta penerima bansos itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp31 triliun.

      97 Pabrik Direlokasi ke Jateng, Lowongan Kerja Menanti

      Puluhan pabrik baru tersebut bakal menempati wilayah di berbagai tempat di Jawa Tengah.

      Ditinjau Presiden, Ini Penampakan Rumah Tahan Gempa Milik Yonif Raider 300

      Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan rumah tahan gempa itu merupakan salah satu skema untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur.

      Presiden: Bantuan Gempa Buat Bangun Rumah, Jangan Beli Sepeda Motor!

      Presiden mengingatkan warga penerima bantuan gempa benar-benar menggunakan uang mereka untuk membangun rumah dan bukan membeli keperluan lain, termasuk kendaraan.