Tok! Jokowi Sahkan Aturan Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Seluruh PNS kini wajib melaporkan harta kekayaan mereka kepada pejabat berwenang. Jika tidak ada ancaman hukuman.

 Ilustrasi PNS (JIBI/Harian Jogja/Antara)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Kini, tidak hanya penyelenggara negara yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan mereka. Pegawai negeri sipil (PNS) juga kini wajib melaporkan harta mereka kepada pejabat yang berwenang.

Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). PP ini tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Poin kewajiban setiap PNS melaporkan harta kekayaan tersebut tertuang dalam Pasal 4

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan baru terkait disiplin pegawai negeri sipil (PNS). PNS diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang.
Berdasarkan salinan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilihat detikcom, Selasa (14/9/2021), poin tersebut masuk dalam daftar kewajiban yang harus dipenuhi PNS. Hal itu tertuang dalam Pasal 4. Berikut isinya:

Baca Juga: Pemerintah kini Wajibkan Seluruh Pegawainya Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Penasaran dengan Besaran Gaji PNS Terbaru? Nih Kepoin

Ancaman Hukuman

PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin mulai dari sedang sampai berat. Untuk diketahui, hukuman disiplin di PP ini terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Sedangkan hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Aturan mengenai PNS yang tidak memenuhi ketentuan untuk melaporkan harta kekayaan itu tertuang di Pasal 10 ayat (2) poin e dan Pasal 11 ayat (2) poin c. Berikut selengkapnya:

Baca Juga: 5 Artis Tanah Air Ini Sekarang Jadi PNS, Gak Pengin Ikuti Jejak Mereka?

Pasal 10

(2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;

Pasal 11

(2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

Nasib PP 53/2010

Dengan ditelah diundangkannya PP Nomor 94 Tahun 2021, lantas bagaimana dengan nasib PP Nomor 53 Tahun 2010 yang selama ini menjadi acuan dalam penegakan disiplin PNS?

Terkait hal itu, dalam Pasal 45 angka 3., dijelaskan, pada saat PP 94 Tahun 2021 berlaku, maka PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Berita Terkait

Berita Terkini

Lima Besar Kandidat Penerima Kusala Sastra Khatulistiwa 2021

Penyair Raedu Basha mengatakan sastra Indonesia berkembang dari upaya anak-anak muda yang terus berusaha membuat sastra Indonesia berkembang.

Tolak Damai, Korban Pencabulan Kapolsek Tuntut Hukuman Maksimal

Keluarga menyambut baik kecepatan Polda Sulteng dan langsung mengusut serta mencopot Iptu I Dewa Gede Nurate itu dari jabatannya.

ANIES Deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024

Deklarator ANIES, Laode Basir, mengatakan kegiatan ini bermula dari diskusi empat tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta.

SBY Pamer Lukisan Replika Jepretan Almarhumah Istri, Langit Senja

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memamerkan lukisan terbarunya, langit senja, merupakan replika foto karya almarhumah Ani Yudhoyono.

Banyak Warga Jepang Meninggal Sendirian, Inovasi AI Bantu Temukan Jasad

Meningkatnya fenomena orang tua yang meninggal sendirian di Jepang membuat agen rumah kemudian menolak penyewa lebih tua.

Berebut Debitur, Ormas dan Debt Collector Bentrok di Tangerang

Polres Metro Tangerang Kota menangkap 13 orang dari salah satu ormas seusai bentrok.

Ini Catatan Pukat UGM terkait 2 Tahun Kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin

Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin selama dua tahun masih jauh dari harapan.

Presiden Erdogan Punya Sapaan Akrab untuk Jokowi, Mau Tahu?

Khusus di era sekarang ini, hubungan antara Presiden Jokowi dan Recep Tayyip Erdogan sangat mesra.

Ungkap Narkoba di Medan, Polisi Tahan 8 Tersangka dan Sita 23 Kg Sabu 

Penangkapan delapan orang itu dilakukan dalam waktu berbeda. Didapatkan barang bukti sabu sebanyak 23 kg dari tersangka di Medan.

Hina Habib Rizieq, McDanny: Beri Saya Kesempatan Kedua

McDanny berharap mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya.

Destinasi Wisata Tak Seindah Fotonya, Aplikasi China Diprotes

Media sosial dan platform gaya hidup Xiaohongshu meminta maaf karena membiarkan sejumlah pengguna membuat filter foto destinasi wisata yang hasilnya dianggap terlalu bagus.

Fesyen Berkelanjutan pada Era Kiwari adalah Keharusan

Negara-negara di Eropa menjalankan konsep berkelanjutan pada industri fesyen sejak beberapa tahun lalu yang dimulai dari pelaku industri hingga konsumen.

Situs Pemerintah China Diretas, Hacker Unggah Bendera Taiwan

Kelompok hacker internasional terdesentralisasi Anonymous meretas situs web pemerintah China untuk Provinsi Qinghai.

Rocky Gerung Puji Ganjar: Dia Matang, PDIP Mentah!

Rocky Gerung membalas pujian yang diberikan Ganjar Pranowo kepadanya setelah dikritik dianggap bodoh oleh kaum milenial.

Nasib 2 Polisi Artis, dari Kerja di Lapangan Mutasi ke Bidang Humas

Polda Metro Jaya memutasi dua polisi yang disebut sebagai polisi "artis", yakni Aiptu Jack, dan Aipda Ambarita, ke Bidang Humas Polda Metro Jaya.

Ziarah di Kalibata, Airlangga Ajak Kader Golkar Kenang Jasa Pahlawan

Saat ini yang wajib meneruskan perjuangan para pahlawan yakni seluruh masyarakat Indonesia termasuk kader Partai Golkar.