SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta [SPFM], Usulan pengembalian hak politik kepada anggota TNI ternyata mendapat sinyal negatif dari tubuh TNI sendiri. Institusi tentara Indonesia menilai hak politik justru akan memicu konflik kepentingan. Menurut Kababinkum TNI Mayjen TNI S Supriyatna saat Raker Pansus RUU Pemilu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11), hak memilih justru akan membuat TNI menjadi tidak netral dan tidak independen lagi. Selain itu, menurutnya, pemberian hak politik juga bisa bertentangan dengan pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal tersebut, anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan pemilihan seperti Pemilu.

Sebelumnya, politisi Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengusulkan mengembalikan hak politik TNI. Usulan itu disampaikan dalam rapat Pansus RUU Pemilu yang digelar bersama TNI dan Polri.? [dtc/rda]

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Ekspedisi Mudik 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya